Curhat Selalu Ditanya Calon Menteri, Pengamat: Idealnya Jokowi Umumkan Kabinet
Selasa, 03 September 2019 - 09:11 WIB
Curhat Selalu Ditanya Calon Menteri, Pengamat: Idealnya Jokowi Umumkan Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi sempat curhat kemana pun pergi selalu ditanya calon menteri kabinet terbarunya. Curhat Jokowi disampaikan pada saat Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 di Istana Negara, Senin kemarin.
Menanggapi hal ini, Direktur Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menyebut, idealnya presiden segera mengumumkan para calon menteri ke publik jika Jokowi benar-benar menerapkan prinsip keterbukaan pada publik.
Menurut Sulthan, cara itu dilakukan agar masyarakat luas bisa mengkroscek kapasitas, integritas juga rekam jejak para menteri tersebut. Sebab, untuk melakukan itu tentu saja publik membutuhkan waktu yang cukup.
"Hal ini penting agar presiden tidak terjebak apalagi sampai keliru dalam menempatkan posisi para menterinya," kata Sulthan saat dihubungi Sindonews, Selasa (3/9/2019).
Kata Sulthan, benar adanya jika posisi menteri adalah hak preogratif presiden, akan tetapi ia berharap jangan sampai mengulang hal yang sama ketika dahulu presiden pernah keliru menempatkan wakil menteri yang berkewarganegaraan ganda.
"Jadi para menteri begitu dilantik langsung bisa tancap gas bekerja untuk kepentingan rakyat. Saya dorong presiden berani untuk segera memberitahu rakyat siapa saja orang-orang terpilih tersebut," ujar Analis Politik asal UIN Jakarta itu menandaskan.
Menanggapi hal ini, Direktur Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menyebut, idealnya presiden segera mengumumkan para calon menteri ke publik jika Jokowi benar-benar menerapkan prinsip keterbukaan pada publik.
Menurut Sulthan, cara itu dilakukan agar masyarakat luas bisa mengkroscek kapasitas, integritas juga rekam jejak para menteri tersebut. Sebab, untuk melakukan itu tentu saja publik membutuhkan waktu yang cukup.
"Hal ini penting agar presiden tidak terjebak apalagi sampai keliru dalam menempatkan posisi para menterinya," kata Sulthan saat dihubungi Sindonews, Selasa (3/9/2019).
Kata Sulthan, benar adanya jika posisi menteri adalah hak preogratif presiden, akan tetapi ia berharap jangan sampai mengulang hal yang sama ketika dahulu presiden pernah keliru menempatkan wakil menteri yang berkewarganegaraan ganda.
"Jadi para menteri begitu dilantik langsung bisa tancap gas bekerja untuk kepentingan rakyat. Saya dorong presiden berani untuk segera memberitahu rakyat siapa saja orang-orang terpilih tersebut," ujar Analis Politik asal UIN Jakarta itu menandaskan.
(pur)
