Ibu Kota Pindah, Jabar-DKI Jakarta Diusulkan Bergabung

BANDUNG - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penggabungan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan keputusannya untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Dedi, tahap berikutnya adalah DPR tinggal membahasnya menjadi undang-undang pasca pengumuman tersebut.

Dedi menyebutkan, pemindahan Ibu kota akan berdampak pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kultur politik di Jakarta. "Diperkirakan juga akan terjadi perpindahan penduduk dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebanyak lebih dari 2,5 juta penduduk," ungkap Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (2/9/2019).

Dalam pandangan Dedi, berdasarkan perjalanan sejarah, Jabar dan DKI Jakarta bisa bergabung menjadi satu provinsi tunggal. Dia memaparkan, Jakarta merupakan kota perdagangan dan pusat pelabuhan sebagaimana tertulis dalam perjanjian antara Kerajaan Padjadjaran bersama Pemerintahan Portugis.

Tiruan prasasti perjanjian itu, kata Dedi, kini tersimpan di Museum Fatahillah. "Jika kita menyelami berbagai koleksi di musem itu, justru banyak sekali artefak sejarah yang berasal dari peradaban Sunda. Maka, saya berpendapat, sebaiknya Jakarta disatukan dengan Jawa Barat dengan nama Jawa Barat Raya dan Jakarta sebagai ibu kotanya," jelas Dedi.

Dedi menambahkan, usulan tersebut sekaligus dapat mengakomodasi keinginan Kota Bekasi, Depok, dan daerah lain yang ingin bergabung ke DKI Jakarta karena persamaan kultur.