Soal Papua, KPI Minta TV dan Jurnalis Kedepankan Kepentingan NKRI
Senin, 02 September 2019 - 14:41 WIB
Soal Papua, KPI Minta TV dan Jurnalis Kedepankan Kepentingan NKRI
A
A
A
NUNUKAN - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta kepada lembaga penyiaran publik (LPP) maupun lembaga penyiaran swasta (LPS) serta jurnalis untuk mengedepankan persatuan NKRI terkait dengan konflik di Papua. Serta, menggunakan tokoh-tokoh Papua yang mengedepankan perdamaian sebagai narasumber.
“Jadi gini, jurnalis yang harus dikedepankan adalah jurnalis damai. Intinya jangan jurnalis yang memprovokasi karena berpotensi menimbulkan dampak kerusuhan yang lebih luas. Potensi ya,” imbau Ketua KPI Agung Suprio kepada wartawan di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (2/9/2019).
“Oleh karena itu, KPI mengimbau agar penyiaran atau liputan di Papua harus mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas. Termasuk di dalamnya adalah menjaga keutuhan NKRI,” tambahnya.
Agung enggan menanggapi soal akses internet yang dibatasi oleh pemerintah di Papua. Namun, ia juga meminta agar tokoh-tokoh Papua yang mendukung perdamaian dan persatuan bisa diberikan panggung sebagai narasumber.
“Ya kami ingin televisi memberikan porsi narasumber kepada mereka yang memberikan perspektif perdamaian dalam banyak hal dan menjaga keutuhan NKRI,” pinta Agung.
Senada, Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo menegaskan agar jurnalis dan media harus sangat berhati-hati dan harus mengedepankan prinsip perdamaian. Jangan sampai memicu saudara-saudara yang ada di Papua dan juga daerah lainnya bergerak dan akhirnya memicu konflik.
“Prinsipnya, harus memberi kedamaian. Terutama sodara kita yang di provinsi lain, tidak di Papua. Jangan bikin sesuatu yang picu mereka gerak,”tuturnya.
Menurut Hadi, hal ini juga sudah disampaikan kepada para Pimpinan Redaksi (Pimred) media-media nasional bersama dengan Dewan Pers, mereka semua sepakat untuk mengedepankan kepentingan persatuan Indonesia.
“Bukan berarti kami membatasi untuk meliput, nggak. Konsep kebebasan pers nggak boleh dikekang, kami setuju. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab untuk Merah Putih. Mudah-mudahan segera ada penyelesaian,” harapnya.
“Jadi gini, jurnalis yang harus dikedepankan adalah jurnalis damai. Intinya jangan jurnalis yang memprovokasi karena berpotensi menimbulkan dampak kerusuhan yang lebih luas. Potensi ya,” imbau Ketua KPI Agung Suprio kepada wartawan di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (2/9/2019).
“Oleh karena itu, KPI mengimbau agar penyiaran atau liputan di Papua harus mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas. Termasuk di dalamnya adalah menjaga keutuhan NKRI,” tambahnya.
Agung enggan menanggapi soal akses internet yang dibatasi oleh pemerintah di Papua. Namun, ia juga meminta agar tokoh-tokoh Papua yang mendukung perdamaian dan persatuan bisa diberikan panggung sebagai narasumber.
“Ya kami ingin televisi memberikan porsi narasumber kepada mereka yang memberikan perspektif perdamaian dalam banyak hal dan menjaga keutuhan NKRI,” pinta Agung.
Senada, Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo menegaskan agar jurnalis dan media harus sangat berhati-hati dan harus mengedepankan prinsip perdamaian. Jangan sampai memicu saudara-saudara yang ada di Papua dan juga daerah lainnya bergerak dan akhirnya memicu konflik.
“Prinsipnya, harus memberi kedamaian. Terutama sodara kita yang di provinsi lain, tidak di Papua. Jangan bikin sesuatu yang picu mereka gerak,”tuturnya.
Menurut Hadi, hal ini juga sudah disampaikan kepada para Pimpinan Redaksi (Pimred) media-media nasional bersama dengan Dewan Pers, mereka semua sepakat untuk mengedepankan kepentingan persatuan Indonesia.
“Bukan berarti kami membatasi untuk meliput, nggak. Konsep kebebasan pers nggak boleh dikekang, kami setuju. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab untuk Merah Putih. Mudah-mudahan segera ada penyelesaian,” harapnya.
(kri)
