Gelar Aksi, Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK Minta Presiden Pilih Capim Terbaik
Sabtu, 31 Agustus 2019 - 01:12 WIB
Gelar Aksi, Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK Minta Presiden Pilih Capim Terbaik
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan aksi di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (30/8/2019) siang. Aksi ini untuk mendorong panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK untuk memilih kandidat yang berintegritas.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana yang ikut dalam aksi tersebut, mengatakan bahwa selama ini menunjukkan masukan masyarakat tidak didengar oleh pansel capim KPK. Padahal UU KPK dan Keppres pembentukan pansel mensyaratkan pansel untuk mendengar suara masyarakat.
"Oleh karena itu, harapan KPK bersih dan berintegritas ada di tangan Presiden Jokowi. Apabila Presiden hanya memberikan nama yang terbaik utamanya integritas dan rekam jejak yang bersih maka tidak ada pilihan bagi DPR selain memilih terbaik di antara yang bersih," ujar Kurnia di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
"Tetapi sebaliknya apabila Presiden Jokowi menyerahkan nama-nama capim yang tidak bersih dan berintegritas maka tidak mungkin DPR dapat memilih orang yang baik," tambahnya.
Kurnia menuturkan, bahwa pemilihan pimpinan KPK adalah momentum strategis untuk menjaga agar KPK tetap menjadi Iembaga yang independen dan kuat dalam menghadapi berbagai upaya.
"Sayangnya, sampai pada tahap pemilihan 20 (dua puluh) calon pimpinan KPK masih hadir calon yang memiliki rekam jejak yang menghambat penegakan hukum, tidak patuh LHKPN bahkan terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik di KPK. Kesemua ini diwarnai indikasi adanya anggota pansel yang memiliki konflik kepentingan dengan capim yang diseleksi. KPK dalam bahaya," jelasnya.
Maka dari itu, Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak meloloskan atau menerima calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas.
"Dua, betuI-betul memilih calon Pimpinan yang berintegritas untuk diajukan ke DPR RI. Jika ini tidak dilakukan, apakah Bapak Presiden akan dikenang sebagai Presiden yang melumpuhkan KPK?" tuturnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana yang ikut dalam aksi tersebut, mengatakan bahwa selama ini menunjukkan masukan masyarakat tidak didengar oleh pansel capim KPK. Padahal UU KPK dan Keppres pembentukan pansel mensyaratkan pansel untuk mendengar suara masyarakat.
"Oleh karena itu, harapan KPK bersih dan berintegritas ada di tangan Presiden Jokowi. Apabila Presiden hanya memberikan nama yang terbaik utamanya integritas dan rekam jejak yang bersih maka tidak ada pilihan bagi DPR selain memilih terbaik di antara yang bersih," ujar Kurnia di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
"Tetapi sebaliknya apabila Presiden Jokowi menyerahkan nama-nama capim yang tidak bersih dan berintegritas maka tidak mungkin DPR dapat memilih orang yang baik," tambahnya.
Kurnia menuturkan, bahwa pemilihan pimpinan KPK adalah momentum strategis untuk menjaga agar KPK tetap menjadi Iembaga yang independen dan kuat dalam menghadapi berbagai upaya.
"Sayangnya, sampai pada tahap pemilihan 20 (dua puluh) calon pimpinan KPK masih hadir calon yang memiliki rekam jejak yang menghambat penegakan hukum, tidak patuh LHKPN bahkan terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik di KPK. Kesemua ini diwarnai indikasi adanya anggota pansel yang memiliki konflik kepentingan dengan capim yang diseleksi. KPK dalam bahaya," jelasnya.
Maka dari itu, Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak meloloskan atau menerima calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas.
"Dua, betuI-betul memilih calon Pimpinan yang berintegritas untuk diajukan ke DPR RI. Jika ini tidak dilakukan, apakah Bapak Presiden akan dikenang sebagai Presiden yang melumpuhkan KPK?" tuturnya.
(pur)
