Ketua Komisi XI: Kemampuan APBN Tak Cukup Biayai Ibu Kota Baru 100%
Selasa, 27 Agustus 2019 - 16:27 WIB
Ketua Komisi XI: Kemampuan APBN Tak Cukup Biayai Ibu Kota Baru 100%
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng menjawab kritik Fraksi Partai Gerindra yang menginginkan agar pembiayaan pembangunan Ibu Kota baru bersumber 100% dari APBN. Menurutnya, keadaan keuangan negara tidak memungkinkan untuk membiayai Rp460 triliun pembangunan Ibu Kota baru meskipun dianggarkan secara multi years.
“Ini kan bisa aja (100% APBN), tapi kan kita harus lihat kemampuan APBN kita. Bisa saja swasta terlibat, dia membangun, terus nanti pemerintah menyewa dulu, tanahnya tetap kita punya, tapi kita sewa bangunannya, setelah 30 tahun bangunannya menjadi milik pemerintah, bisa. Punya kerja sama operasi antara pemerintah dengan swasta,” ujar Mekeng di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019)
Menurut Mekeng, bagaimanapun pembangunan Ibu Kota baru ini tidak boleh mengesampingkan kebutuhan inti negara. Karena, ada pos rutin yang perlu dialokasikan anggaran.
“Bukan hanya pindah Ibu Kota kan. Ada dana dana yang lain kan harus disiapkan juga,” jelasnya.
Karena itu, politikus Partai Golkar ini mengaku tidak masalah jika pemerintah hendak bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun Ibu Kota baru. Contohnya Lippo Group yang bisa membangun kota sendiri, Bukit Serpong Damai (BSD) juga merupakan karya dari swasta yang sukses.
“Kenapa pemerintah enggak bisa? Cuma masalahnya mau atau tidak,” imbuh Mekeng.
Untuk itu, Mekeng mendukung jika swasta terlibat dalam pembangunan Ibu kota baru. Soal kepemilikan bisa diatur kemudian.
“Kalau dengan swasta menurut hemat saya biarkan swasta berkecimpung atau BUMN, nanti pemerintah menyewa. Jadi anggaran tiap tahunnya nanti masuk ke dalam APBN tentang sewa itu,” terangnya.
“Ini kan bisa aja (100% APBN), tapi kan kita harus lihat kemampuan APBN kita. Bisa saja swasta terlibat, dia membangun, terus nanti pemerintah menyewa dulu, tanahnya tetap kita punya, tapi kita sewa bangunannya, setelah 30 tahun bangunannya menjadi milik pemerintah, bisa. Punya kerja sama operasi antara pemerintah dengan swasta,” ujar Mekeng di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019)
Menurut Mekeng, bagaimanapun pembangunan Ibu Kota baru ini tidak boleh mengesampingkan kebutuhan inti negara. Karena, ada pos rutin yang perlu dialokasikan anggaran.
“Bukan hanya pindah Ibu Kota kan. Ada dana dana yang lain kan harus disiapkan juga,” jelasnya.
Karena itu, politikus Partai Golkar ini mengaku tidak masalah jika pemerintah hendak bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun Ibu Kota baru. Contohnya Lippo Group yang bisa membangun kota sendiri, Bukit Serpong Damai (BSD) juga merupakan karya dari swasta yang sukses.
“Kenapa pemerintah enggak bisa? Cuma masalahnya mau atau tidak,” imbuh Mekeng.
Untuk itu, Mekeng mendukung jika swasta terlibat dalam pembangunan Ibu kota baru. Soal kepemilikan bisa diatur kemudian.
“Kalau dengan swasta menurut hemat saya biarkan swasta berkecimpung atau BUMN, nanti pemerintah menyewa. Jadi anggaran tiap tahunnya nanti masuk ke dalam APBN tentang sewa itu,” terangnya.
(kri)
