Ramai-ramai Protes Pelibatan Swasta Biayai Pemindahan Ibu Kota
Selasa, 27 Agustus 2019 - 15:27 WIB
Ramai-ramai Protes Pelibatan Swasta Biayai Pemindahan Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Keputusan pemerintah melibatkan swasta dalam pembiayaan pemindahan Ibu Kota diprotes sejumlah pihak. Salah satu yang memprotes adalah Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.
"Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta, itu mustahil itu," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Dia menilai aneh pelibatan swasta tersebut. "DPR ini mau minta bikin gedung dengan anggaran perencanaan Rp30 miliar tahun pertama Rp600 miliar tahun kedua Rp400 miliar, itu setengah mati bolak baliknya dan terhambat sampai sekarang enggak kejadian dan itu sudah dua periode 10 tahun," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Edhy Prabowo. "Kalau Gerindra maunya 100% uang negara bahwa ada faktor pendukung lainnya yang mengikuti itu faktor sekunder yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya," ujar Edhy Prabowo di Gedung DPR, hari ini.
Sebab, Ibu Kota merupakan kedaulatan negara. "Masa kita mau serahkan ada swasta membangun negeri kita. Ini alasan yang kami dapat arahan dari ketua umum kami," katanya.
Sekadar diketahui, hanya sekitar 19,2% dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pemindahan Ibu kota atau sekitar Rp89,47 triliun. Sedangkan swasta 26,2% atau Rp122,09 triliun, serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sekitar 54,6% atau Rp254,44 triliun.
"Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta, itu mustahil itu," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Dia menilai aneh pelibatan swasta tersebut. "DPR ini mau minta bikin gedung dengan anggaran perencanaan Rp30 miliar tahun pertama Rp600 miliar tahun kedua Rp400 miliar, itu setengah mati bolak baliknya dan terhambat sampai sekarang enggak kejadian dan itu sudah dua periode 10 tahun," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Edhy Prabowo. "Kalau Gerindra maunya 100% uang negara bahwa ada faktor pendukung lainnya yang mengikuti itu faktor sekunder yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya," ujar Edhy Prabowo di Gedung DPR, hari ini.
Sebab, Ibu Kota merupakan kedaulatan negara. "Masa kita mau serahkan ada swasta membangun negeri kita. Ini alasan yang kami dapat arahan dari ketua umum kami," katanya.
Sekadar diketahui, hanya sekitar 19,2% dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pemindahan Ibu kota atau sekitar Rp89,47 triliun. Sedangkan swasta 26,2% atau Rp122,09 triliun, serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sekitar 54,6% atau Rp254,44 triliun.
(kri)
