Konflik Lahan Masih Tinggi, Menteri ATR/BPN Harus Ahli Pertanahan
Selasa, 27 Agustus 2019 - 13:50 WIB
Konflik Lahan Masih Tinggi, Menteri ATR/BPN Harus Ahli Pertanahan
A
A
A
JAKARTA - Sengketa pertanahan di Indonesia sering terjadi. Bahkan permasalahan tersebut kerap kali memicu konflik horizontal yang berkepanjangan hingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian bagi masyarakat.
Masih banyaknya konflik maupun sengketa pertanahan menujukkan lemahnya reformasi agraria dan tata ruang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan terbosan, inovasi dalam memecahkan permasalah tersebut.
"Dengan sering terjadinya konflik dan sengketa agraria bahkan akan mengurungkan investor untuk berinvestasi di daerah tersebut yang berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan," kata Direktur Eksekutif Lingkar Maqra Cendekia Ujang Komarudin dalam keterangannya yang diterima SINDOnews, Selasa (27/8/2019).
Program sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, program sertifikat tanah yang diprogramkan oleh Kementerian ATR/BPN tersebut harus ditingkatkan lagi. "Karena selain butuh peran pemerintah juga diperlukan peran masyarakat," tandasnya.
Dia menilai konflik agrari ini cukup banyak di masyarakat apalagi mafia-mafia tanah maka perlu reformasi agaria dan tata ruang lebih baik baik dan itu diperlukan sosok seorang menteri yang eksekutor. "Tapi itu semua kembali kepada Pak Presiden karena pengangkatan Presiden merupak hak perogratif pak presiden," katanya.
Disinggung sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut, dia menilai, Didik S. Setyadi merupakan seorang profesional dan praktisi yang sudah berpengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik pertanahan, konflik horizontal dan lainnya. Selain kompeten dalam bidang pertanahan juga sangat profesional di bidang hukum.
"Karir dan karyanya dalam mencari solusi atas konflik pertanahan telah dibukukan seperti judul buku “Resolusi konflik konflik kegiatan Industri Hulu Migas vs masyarakat Sekitar”. Selain itu, “Aspek hukum adminitrasi kegaiatan usaha hulu minyak dan gas bumi” merupakan kisah-kisah perjalanan penulis dalam menyelaskan konflik agrarian dan masyarakat sekitar," katanya.
Maka sesuai dengan keriteri calon menteri yang disampaikan Presiden Joko Widodo haruslah seorang menteri eksektutor dan memiliki manajerial yang baik. "Dengan melihat sekelumit latar belakang di atas maka Didik S Setyadi merupakan calon menteri eksekutor yang professional dan kompeten dalam bidangnya," tambahnya.
Masih banyaknya konflik maupun sengketa pertanahan menujukkan lemahnya reformasi agraria dan tata ruang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan terbosan, inovasi dalam memecahkan permasalah tersebut.
"Dengan sering terjadinya konflik dan sengketa agraria bahkan akan mengurungkan investor untuk berinvestasi di daerah tersebut yang berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan," kata Direktur Eksekutif Lingkar Maqra Cendekia Ujang Komarudin dalam keterangannya yang diterima SINDOnews, Selasa (27/8/2019).
Program sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, program sertifikat tanah yang diprogramkan oleh Kementerian ATR/BPN tersebut harus ditingkatkan lagi. "Karena selain butuh peran pemerintah juga diperlukan peran masyarakat," tandasnya.
Dia menilai konflik agrari ini cukup banyak di masyarakat apalagi mafia-mafia tanah maka perlu reformasi agaria dan tata ruang lebih baik baik dan itu diperlukan sosok seorang menteri yang eksekutor. "Tapi itu semua kembali kepada Pak Presiden karena pengangkatan Presiden merupak hak perogratif pak presiden," katanya.
Disinggung sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut, dia menilai, Didik S. Setyadi merupakan seorang profesional dan praktisi yang sudah berpengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik pertanahan, konflik horizontal dan lainnya. Selain kompeten dalam bidang pertanahan juga sangat profesional di bidang hukum.
"Karir dan karyanya dalam mencari solusi atas konflik pertanahan telah dibukukan seperti judul buku “Resolusi konflik konflik kegiatan Industri Hulu Migas vs masyarakat Sekitar”. Selain itu, “Aspek hukum adminitrasi kegaiatan usaha hulu minyak dan gas bumi” merupakan kisah-kisah perjalanan penulis dalam menyelaskan konflik agrarian dan masyarakat sekitar," katanya.
Maka sesuai dengan keriteri calon menteri yang disampaikan Presiden Joko Widodo haruslah seorang menteri eksektutor dan memiliki manajerial yang baik. "Dengan melihat sekelumit latar belakang di atas maka Didik S Setyadi merupakan calon menteri eksekutor yang professional dan kompeten dalam bidangnya," tambahnya.
(cip)
