Karding dan Lukman Edy Terpental dari Kepengurusan DPP PKB
A
A
A
JAKARTA - Dua pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2014-2019, Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy terpental dari kepengurusan DPP PKB Periode 2019-2024.
Nama keduanya tidak tercantum dalam daftar struktur kepengurusan baru yang diumumkan Wakil Ketua Umum Bidang Kesra dan Perekonomian yang juga Steering Commite Muktamar VI PKB, Ida Fauziyah di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).
Sebelumnya, Karding merupakan Sekretaris Jenderla (Sekjen) DPP PKB Periode 2019-2024 sebelumnya akhirnya di tengah jalan digantikan oleh Hanif Dhakiri dan posisinya kemudian dipindah sebagai Ketua DPP.
Sementara Lukman Edy sebelumnya juga pernah menjabat sebagai sekjen dan pada kepengurusan 201-2019 lalu sebagai ketua DPP.
Terkait tidak adanya nama kedua sosok penting dalam kepengurusan DPP PKB sebelumnya itu, Ida Fauziyah mengatakan dalam kepengurusan ini hampir semua didominasi oleh pengurus lama.
Sebelumnya, Ida telah mengirimkan edaran dalam grup WhatsApp (WA) DPP mengenai kesediaan para pengurus lama untuk diminta kembali mengabdi para kepengurusan DPP 2019-2024, namun hingga hari ini, baik Karding maupun Lukman Edy, tidak menyerahkan pernyataan kesediaan.
"Kita minta agar yang berkenan untuk mengabdi kembali ke pengurusan 2019-2024, kita minta untuk mengisi kesediaan untuk menyampaikan kesediaannya. Berdasarkan kesediaan yang masuk itulah, kemudian ketum menyusun (daftar kepengurusan DPP-red)," paparnya.
Ida menegaskan Karding dan Lukman Edy tidak menyerahkan pernyataan kesediaan yang telah dibagikan dalam grup WA. "Tidak (mengirim-red), berarti tidak mengisi kesediaan," katanya.
Dia mengatakan, pernyataan kesediaan tersebut disebar secara terbuka. "Saya sendiri yang mengumumkan. Saya yang mengumumkan kepada seluruh pengurus yang berkenan untuk mengabdi kembali di PKB maka dimohon untuk mengisi kesediaan. Diumumkan kepada seluruh pengurus, itu saya yang diminta untuk mengumumkan," paparnya.
"Tentu dasar penyusunannya berdasarkan dari kesediaan pengurus untuk kembali atau tidak," lanjut Ida.
Menurut dia, semua pengurus DPP periode sebelumnya diperlakukan secara sama. "Ini kan WA grup itu seluruh koordinasi, seluruh komunikasi kita lakukan di grup. Hari gini semua pakai mekanisme itu," paparnya.
Nama keduanya tidak tercantum dalam daftar struktur kepengurusan baru yang diumumkan Wakil Ketua Umum Bidang Kesra dan Perekonomian yang juga Steering Commite Muktamar VI PKB, Ida Fauziyah di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).
Sebelumnya, Karding merupakan Sekretaris Jenderla (Sekjen) DPP PKB Periode 2019-2024 sebelumnya akhirnya di tengah jalan digantikan oleh Hanif Dhakiri dan posisinya kemudian dipindah sebagai Ketua DPP.
Sementara Lukman Edy sebelumnya juga pernah menjabat sebagai sekjen dan pada kepengurusan 201-2019 lalu sebagai ketua DPP.
Terkait tidak adanya nama kedua sosok penting dalam kepengurusan DPP PKB sebelumnya itu, Ida Fauziyah mengatakan dalam kepengurusan ini hampir semua didominasi oleh pengurus lama.
Sebelumnya, Ida telah mengirimkan edaran dalam grup WhatsApp (WA) DPP mengenai kesediaan para pengurus lama untuk diminta kembali mengabdi para kepengurusan DPP 2019-2024, namun hingga hari ini, baik Karding maupun Lukman Edy, tidak menyerahkan pernyataan kesediaan.
"Kita minta agar yang berkenan untuk mengabdi kembali ke pengurusan 2019-2024, kita minta untuk mengisi kesediaan untuk menyampaikan kesediaannya. Berdasarkan kesediaan yang masuk itulah, kemudian ketum menyusun (daftar kepengurusan DPP-red)," paparnya.
Ida menegaskan Karding dan Lukman Edy tidak menyerahkan pernyataan kesediaan yang telah dibagikan dalam grup WA. "Tidak (mengirim-red), berarti tidak mengisi kesediaan," katanya.
Dia mengatakan, pernyataan kesediaan tersebut disebar secara terbuka. "Saya sendiri yang mengumumkan. Saya yang mengumumkan kepada seluruh pengurus yang berkenan untuk mengabdi kembali di PKB maka dimohon untuk mengisi kesediaan. Diumumkan kepada seluruh pengurus, itu saya yang diminta untuk mengumumkan," paparnya.
"Tentu dasar penyusunannya berdasarkan dari kesediaan pengurus untuk kembali atau tidak," lanjut Ida.
Menurut dia, semua pengurus DPP periode sebelumnya diperlakukan secara sama. "Ini kan WA grup itu seluruh koordinasi, seluruh komunikasi kita lakukan di grup. Hari gini semua pakai mekanisme itu," paparnya.
(dam)