Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru Butuh Waktu Empat Tahun
Senin, 26 Agustus 2019 - 18:22 WIB
Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru Butuh Waktu Empat Tahun
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, butuh empat tahun untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru.
Seperti diketahui pemerintah telah menetapkan lokasi ibu kota negara baru yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Konstruksi kira-kira makan waktu tiga sampai empat tahun untuk selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung. Lalu 2023-2024 akan mulai pergerakan ke sana,” katanya di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
Dia mengatakan untuk pembangunan infrastruktur sendiri akan menggunakan tiga klaster. Pertama, mendesain kawasan dan tata ruang ibu kota baru yang akan diselesaikan pada 2019 sampai 2020. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan sarana prasarana air.
“Pada pertengahan 2020 design and build kita mulai. Sama seperti renovasi GBK, tidak common, engga desain dulu baru tender itu lama. Jadi design and build," tuturnya.
Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung. Dia mengatakan akan melakukan secara hati-hati. “Lalu untuk gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural ke depan. Sehingga lebih hati-hati,” tuturnya.
Sementara untuk anggaran pembangunan ibu kota negara baru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan kurang lebi lebih Rp466 triliun.
“Nantinya, 19% akan berasal dari APBN. Itu pun terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN,” katanya.
Seperti diketahui pemerintah telah menetapkan lokasi ibu kota negara baru yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Konstruksi kira-kira makan waktu tiga sampai empat tahun untuk selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung. Lalu 2023-2024 akan mulai pergerakan ke sana,” katanya di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
Dia mengatakan untuk pembangunan infrastruktur sendiri akan menggunakan tiga klaster. Pertama, mendesain kawasan dan tata ruang ibu kota baru yang akan diselesaikan pada 2019 sampai 2020. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan sarana prasarana air.
“Pada pertengahan 2020 design and build kita mulai. Sama seperti renovasi GBK, tidak common, engga desain dulu baru tender itu lama. Jadi design and build," tuturnya.
Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung. Dia mengatakan akan melakukan secara hati-hati. “Lalu untuk gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural ke depan. Sehingga lebih hati-hati,” tuturnya.
Sementara untuk anggaran pembangunan ibu kota negara baru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan kurang lebi lebih Rp466 triliun.
“Nantinya, 19% akan berasal dari APBN. Itu pun terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN,” katanya.
(cip)
