Jokowi Harus Punya Strategi Besar Soal Papua

JAKARTA - Permasalahan Papua dan kerusuhan yang sempat terjadi di sejumlah daerah di daerah tersebut, menjadikan pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap provinsi di paling timur Indonesia itu.

Untuk itu, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi), merancang strategi besar untuk Papua ketimbang hanya sekadar mengundang tokoh adat Papua dan Papua Barat berdialog di Istana Kepresidenan.

"Seharusnya Jokowi bisa memanfaatkan situasi ini sebagai momentum untuk segera (membuat) rancangan strategi besar untuk Papua," kata Haris Azhar di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Haris menjabarkan strategi besar yang harus dilakukan Jokowi untuk Papua ke depan yakni soal penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Haris, pelanggaran HAM di Papua sudah terjadi dalam kurun 40 tahun.

"Nah bahan (pelanggaran HAM) ada di Komnas HAM. Lembaga yang langsung di bawah presiden," imbuh Haris.

Tak hanya soal penyelesaian masalah HAM, Haris juga meminta agar ada penempatan orang-orang yang berkompeten dalam pemerintahan. Kemudian, lanjut Haris, Jokowi diharapkan dapat mengevaluasi praktik bisnis di Papua.

"Audit dan evaluasi semua praktik bisnis di Papua. Siapa yang nikmati? Dibawa ke mana? Apa yang diberikan ke orang Papua? Hal ini berguna untuk menunjukkan penyesalan negara selama ini. Bukan sekadar minta maaf tapi masih saja menjadi pengawal rampok kekayaan Papua," tuturnya.

Terakhir, ia meminta kepada Jokowi untuk menjamin tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap masyarakat Papua, serta berani mengungkap pihak-pihak yang ‎melakukan diskriminasi.

"Sekali lagi, ini bukan sekadar urusan Papua, tapi nama baik Indonesia di internasional dan di masa depan. Jangan kita dicap sebagai bangsa yang menjual kekayaan Papua dan rakyat berujung miskin serta punah," tandas Haris.