Iwapi Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di 2019
Iwapi Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di 2019
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) meminta pemerintah menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan kepada mereka.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Iwapi Nita Yudi dalam Forum Group Discussion bertema Paradoks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digelar Iwapi di Auditorium Universitas Persada YAI, Jakarta.
Nita menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan tumbuh naik serta kemiskinan menurun. Tetapi kekerasan serta perdagangan manusia yang cenderung kepada perempuan dan anak terus terjadi.
”Kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara,” katanya, Sabtu (24/8/2019).
Selama 2019 jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam catatan Komnas Perempuan sebesar 406.178 kasus, mengalami peningkatan sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) sebesar 348.446 kasus.
Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 yang diterbitkan Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia, kata Nita disebutkan bahwa, pemerintah Indonesia telah menunjukkan peningkatan upaya dengan melakukan lebih banyak penyelidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada para pelaku perdagangan manusia, dan identifikasi lebih banyak korban dibandingkan tahun sebelumnya.
”Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya yang lebih baik dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya dan oleh karena itu Indonesia tetap berada di tingkat 2,” katanya.
Menurut data International Organization for Migration (IOM) 2015, korban perdagangan orang di Indonesia mencapai 74.616 hingga 1 juta pertahun, artinya setiap satu detik ada korban human trafficking, menjadikan Indonesia salah satu negara terbesar asal korban perdagangan manusia untuk kerja paksa dan pekerja seks di dunia.
Korban korban dari Human Trafficking ini biasanya adalah orang-orang yang berasal dari pelosok desa, yang memang pada dasarnya tingkat pendidikan mereka masih terbilang rendah, pengangguran yang mendaftar menjadi tenaga kerja Indonesia melalui jalur Ilegal, nelayan-nelayan pesisir yang melaut bahkan sampai berbulan-bulan, menjadi korban penipuan dan penculikan.
”Untuk human trafficking yang terjadi di laut, para nelayan merupakan korban utamanya. Sampai di awal 2019 ini, data yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan ada lebih dari 4.000 orang yang bekerja di industri perikanan dinyatakan sebagai korban perdagangan manusia ini,” katanya.
Sementara menurut Laporan Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di kapal-kapal di Afrika Selatan, Korea, Taiwan, dan Jepang mencapai 7.000 orang.
”Alasan terbesar terjadinya perdagangan manusia selalu karena terjepit masalah ekonomi sehingga menyebabkan orang melakukan apa saja demi mencapai tujuannya tanpa memikirkan akibat dan risiko dari perbuatannya,” kata dia.
Faktor semakin banyaknya jumlah lansia dan difabel perempuan dan sedikitnya jumlah kota dan kabupaten yang ramah perempuan dan anak. Ditambah minimnya faktor penegakan hukum. ”Berbagai data dan fakta terebut jelas menunjukkan paradok,” ujarnya.
Dalam Riset McKinsey Institute menyatakan pada 2030 Indonesia akan menjadi negara ekonomi ke-tujuh terbesar di dunia apabila meningkatkan pemberdayaan perempuan.
”Ini memang sangat menarik. Secara empiris maupun faktual dapat dirasakan secara nyata bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan maupun pendidikan kian meningkat, dan jumlah kemiskinan pun terus menurun,” katanya.
Dia menambahkan, data sensus BPS 2012 menunjukkan 54,4 juta pengusaha di Indonesia sebanyak 49,9 juta adalah pengusaha mikro dan kecil dan kemudian 60% nya adalah perempuan pengusaha.
Sementara, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM 2019 meningkat hampir mencapai 63 juta UMKM. Berarti perempuan pengusaha mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap jumlah pengusaha yang berdampak pada kesejahteraaan keluarga dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut dia, sudah semestinya perempuan bertambah makmur. Oleh karena itulah masyarakat serta para pemangku kepentingan seyogyanya memberikan sumbangsih pemikiran, ide, strategi serta tenaga sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Pemberdayaan dan Perlindungan Anak menuju Indonesia yang lebih makmur, adil dan sejahtera.
”Sangat penting dan mendesak bagi kita untuk melakukan upaya nyata demi meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan perempuan terutama disektor UMKM. Apabila perempuan berdaya secara ekonomi maka perempuan akan mampu menyejahterakan keluarga, meningkatkan pendidikan keluarga, serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan,” katanya.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Iwapi Nita Yudi dalam Forum Group Discussion bertema Paradoks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digelar Iwapi di Auditorium Universitas Persada YAI, Jakarta.
Nita menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan tumbuh naik serta kemiskinan menurun. Tetapi kekerasan serta perdagangan manusia yang cenderung kepada perempuan dan anak terus terjadi.
”Kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara,” katanya, Sabtu (24/8/2019).
Selama 2019 jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam catatan Komnas Perempuan sebesar 406.178 kasus, mengalami peningkatan sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) sebesar 348.446 kasus.
Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 yang diterbitkan Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia, kata Nita disebutkan bahwa, pemerintah Indonesia telah menunjukkan peningkatan upaya dengan melakukan lebih banyak penyelidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada para pelaku perdagangan manusia, dan identifikasi lebih banyak korban dibandingkan tahun sebelumnya.
”Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya yang lebih baik dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya dan oleh karena itu Indonesia tetap berada di tingkat 2,” katanya.
Menurut data International Organization for Migration (IOM) 2015, korban perdagangan orang di Indonesia mencapai 74.616 hingga 1 juta pertahun, artinya setiap satu detik ada korban human trafficking, menjadikan Indonesia salah satu negara terbesar asal korban perdagangan manusia untuk kerja paksa dan pekerja seks di dunia.
Korban korban dari Human Trafficking ini biasanya adalah orang-orang yang berasal dari pelosok desa, yang memang pada dasarnya tingkat pendidikan mereka masih terbilang rendah, pengangguran yang mendaftar menjadi tenaga kerja Indonesia melalui jalur Ilegal, nelayan-nelayan pesisir yang melaut bahkan sampai berbulan-bulan, menjadi korban penipuan dan penculikan.
”Untuk human trafficking yang terjadi di laut, para nelayan merupakan korban utamanya. Sampai di awal 2019 ini, data yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan ada lebih dari 4.000 orang yang bekerja di industri perikanan dinyatakan sebagai korban perdagangan manusia ini,” katanya.
Sementara menurut Laporan Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di kapal-kapal di Afrika Selatan, Korea, Taiwan, dan Jepang mencapai 7.000 orang.
”Alasan terbesar terjadinya perdagangan manusia selalu karena terjepit masalah ekonomi sehingga menyebabkan orang melakukan apa saja demi mencapai tujuannya tanpa memikirkan akibat dan risiko dari perbuatannya,” kata dia.
Faktor semakin banyaknya jumlah lansia dan difabel perempuan dan sedikitnya jumlah kota dan kabupaten yang ramah perempuan dan anak. Ditambah minimnya faktor penegakan hukum. ”Berbagai data dan fakta terebut jelas menunjukkan paradok,” ujarnya.
Dalam Riset McKinsey Institute menyatakan pada 2030 Indonesia akan menjadi negara ekonomi ke-tujuh terbesar di dunia apabila meningkatkan pemberdayaan perempuan.
”Ini memang sangat menarik. Secara empiris maupun faktual dapat dirasakan secara nyata bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan maupun pendidikan kian meningkat, dan jumlah kemiskinan pun terus menurun,” katanya.
Dia menambahkan, data sensus BPS 2012 menunjukkan 54,4 juta pengusaha di Indonesia sebanyak 49,9 juta adalah pengusaha mikro dan kecil dan kemudian 60% nya adalah perempuan pengusaha.
Sementara, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM 2019 meningkat hampir mencapai 63 juta UMKM. Berarti perempuan pengusaha mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap jumlah pengusaha yang berdampak pada kesejahteraaan keluarga dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut dia, sudah semestinya perempuan bertambah makmur. Oleh karena itulah masyarakat serta para pemangku kepentingan seyogyanya memberikan sumbangsih pemikiran, ide, strategi serta tenaga sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Pemberdayaan dan Perlindungan Anak menuju Indonesia yang lebih makmur, adil dan sejahtera.
”Sangat penting dan mendesak bagi kita untuk melakukan upaya nyata demi meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan perempuan terutama disektor UMKM. Apabila perempuan berdaya secara ekonomi maka perempuan akan mampu menyejahterakan keluarga, meningkatkan pendidikan keluarga, serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan,” katanya.
(cip)
Explore More