Kaderisasi, Digitalisasi, dan Aksi, Jadi Program Prioritas PKB Usai Muktamar
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 15:57 WIB
Kaderisasi, Digitalisasi, dan Aksi, Jadi Program Prioritas PKB Usai Muktamar
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki sejumlah program prioritas pasca-Muktamar VI yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 20-21 Agustus 2019 lalu. Setidaknya ada tiga program prioritas yang harus segera dilakukan yakni kaderisasi, digitalisasi, dan program aksi.
Ketua Muktamar VI PKB Lukmanul Khakim mengatakan, kaderisasi mutlak diperlukan sebuah organisasi kepartaian, mulai dari tingkat dusun, desa, hingga pusat.
“Semua pengurus harus bekerja untuk memperoleh kader sehingga jika selama ini posisi PKB kuat di Jawa, harapan ke depan, di luar Jawa juga bisa menggeliat,” tuturnya, Jumat, (23/8/2019).
Saat ini, di sejumlah daerah di luar Jawa, PKB mulai mendapatkan tempat. Bahkan, sejumlah daerah yang sebelumnya PKB tidak memiliki kursi DPR, pada Pemilu 2019 lalu PKB mendapatkannya. Seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, dan Papua.
”Tapi ada daerah yang PKB belum memiliki kursi. Misalnya, di Kaltim, Bali, di Sulawesi, selain Sulawesi Selatan. Di daerah-daerah yang PKB belum punya kursi maka harus semangat totalitas. Seluruh kader, seluruh pengurus harus memperkuat basis-basis pemilih, basis rekrutmen. Baik pengurus sampai level pemilih banyak direkrut supaya persatuan itu ada wujudnya, dan itu bisa terwujud dalam Pemilu 2024,” harapnya.
Selain kaderisasi, PKB juga memberikan perhatian khusus pada persoalan digitalisasi. Para kader partai diharapkan melek dengan penggunaan teknologi informasi.
”Maka ada istilah di PKB e-KTP, e-office, dan e-monitoring. Selain itu memang digitalisasi ini merupakan kewajiban bagi seluruh kader. Misalnya soal medsos. Jokowi juga mengingatkan terus bahwa sekarang eranya bukan manual seperti dulu, satu orang mencari 10 kader, tapi sekarang kader-kader bisa berupa follower, bisa orang-orang yang mengikuti kita di medsos. Dari simpatisan bisa dinaikkan menjadi kader,” tutur Lukman.
Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan, simpatisan yang merasa senang dengan tokoh partai, ke depan bisa direkrut menjadi kader. ”Kalau dulu daya jangkaunya di wilayah masing-masing, kalau bisa mengelola media sosial maka daya jangkaunya bisa se-kabupaten. Daya jangkau ini bisa lebih luas karena hadirnya IT, dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik terutama agenda ke depan untuk memperkuat basis lintas daerah,” urainya.
Menurutnya, seiring terjadinya tren kenaikan elektabilitas PKB dari pemilu ke pemilu maka dengan digitalisasi politik, harapan ke depan elektabilitas PKB semakin masif.
”Selama ini kan pengurus belum diwajibkan menggunakan medsos. Sekarang menjadi perintah Muktamar seluruh pengurus wajib belajar menjadi kader-kader yang militan di dunia medsos, di IT. Mereka setidak-tidaknya punya akun FB, Twitter, dan Instagram,” paparnya.
Poin ketiga adalah program aksi. Dikatakan Lukman, kehadiran PKB harus memberikan manfaat di tengah masyarakat. Program aksi ini bisa dilakukan oleh kader-kader PKB baik yang ada di eksekutif, legislatif, maupun kepala daerah.
“Para gubernur ini juga akan menjalankan dan melayani sekuat tenaga terhadap kepentingan rakyat. Jadi program aksi itu turunannya, siapa dan bagaimana. Yang di eksekutif menjalankannya tugas di eksekutif, di legislatif juga sesuai tugasnya dan yang di struktur partai juga akan menghasilkan kemakmuran rakyat,” paparnya.
abdul rochim
Ketua Muktamar VI PKB Lukmanul Khakim mengatakan, kaderisasi mutlak diperlukan sebuah organisasi kepartaian, mulai dari tingkat dusun, desa, hingga pusat.
“Semua pengurus harus bekerja untuk memperoleh kader sehingga jika selama ini posisi PKB kuat di Jawa, harapan ke depan, di luar Jawa juga bisa menggeliat,” tuturnya, Jumat, (23/8/2019).
Saat ini, di sejumlah daerah di luar Jawa, PKB mulai mendapatkan tempat. Bahkan, sejumlah daerah yang sebelumnya PKB tidak memiliki kursi DPR, pada Pemilu 2019 lalu PKB mendapatkannya. Seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, dan Papua.
”Tapi ada daerah yang PKB belum memiliki kursi. Misalnya, di Kaltim, Bali, di Sulawesi, selain Sulawesi Selatan. Di daerah-daerah yang PKB belum punya kursi maka harus semangat totalitas. Seluruh kader, seluruh pengurus harus memperkuat basis-basis pemilih, basis rekrutmen. Baik pengurus sampai level pemilih banyak direkrut supaya persatuan itu ada wujudnya, dan itu bisa terwujud dalam Pemilu 2024,” harapnya.
Selain kaderisasi, PKB juga memberikan perhatian khusus pada persoalan digitalisasi. Para kader partai diharapkan melek dengan penggunaan teknologi informasi.
”Maka ada istilah di PKB e-KTP, e-office, dan e-monitoring. Selain itu memang digitalisasi ini merupakan kewajiban bagi seluruh kader. Misalnya soal medsos. Jokowi juga mengingatkan terus bahwa sekarang eranya bukan manual seperti dulu, satu orang mencari 10 kader, tapi sekarang kader-kader bisa berupa follower, bisa orang-orang yang mengikuti kita di medsos. Dari simpatisan bisa dinaikkan menjadi kader,” tutur Lukman.
Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan, simpatisan yang merasa senang dengan tokoh partai, ke depan bisa direkrut menjadi kader. ”Kalau dulu daya jangkaunya di wilayah masing-masing, kalau bisa mengelola media sosial maka daya jangkaunya bisa se-kabupaten. Daya jangkau ini bisa lebih luas karena hadirnya IT, dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik terutama agenda ke depan untuk memperkuat basis lintas daerah,” urainya.
Menurutnya, seiring terjadinya tren kenaikan elektabilitas PKB dari pemilu ke pemilu maka dengan digitalisasi politik, harapan ke depan elektabilitas PKB semakin masif.
”Selama ini kan pengurus belum diwajibkan menggunakan medsos. Sekarang menjadi perintah Muktamar seluruh pengurus wajib belajar menjadi kader-kader yang militan di dunia medsos, di IT. Mereka setidak-tidaknya punya akun FB, Twitter, dan Instagram,” paparnya.
Poin ketiga adalah program aksi. Dikatakan Lukman, kehadiran PKB harus memberikan manfaat di tengah masyarakat. Program aksi ini bisa dilakukan oleh kader-kader PKB baik yang ada di eksekutif, legislatif, maupun kepala daerah.
“Para gubernur ini juga akan menjalankan dan melayani sekuat tenaga terhadap kepentingan rakyat. Jadi program aksi itu turunannya, siapa dan bagaimana. Yang di eksekutif menjalankannya tugas di eksekutif, di legislatif juga sesuai tugasnya dan yang di struktur partai juga akan menghasilkan kemakmuran rakyat,” paparnya.
abdul rochim
(cip)
