Soal Pengadaan Mobil Dinas Menteri, PSI: Kalau Duit Berlebih Boleh
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 10:01 WIB
Soal Pengadaan Mobil Dinas Menteri, PSI: Kalau Duit Berlebih Boleh
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie angkat suara terkait wacana pengadaan mobil dinas menteri yang ditaksir anggarannya mencapai Rp147 miliar.
Grace menganggap sebenarnya perlu tidaknya mengganti mobil dinas didasarkan atas kondisi apakah mobil yang ada memang sudah rusak atau tidak bisa berfungsi penuh sehingga mengganggu kinerja para menteri.
"Kalau karena (alasan) pengen model terbaru kan itu udah (kebutuhan) tersier. Kalau duit berlebih boleh. Sekarang lihat aja kondisi kita. Apakah kita dalam kondisi berlebih sehingga ada model terbaru kita bisa ikut," ujar Grace di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Grace menyarankan pengadaan mobil dinas didasarkan pada kondisi keuangan negara. Karena negara memiliki defisit pembiayaan sekira Rp120 triliun untuk program pembangunan.
Menurut dia, pengadaan mobil dinas diharapkan lebih melihat kepada faktor kebutuhan. Jika dianggap memang sebuah kebutuhan primer maka, pihaknya mempersilakan saja.
"Apalagi menteri enggak boleh terganggu kan aktifitasnya. Akhirnya gara-gara enggak berfungsi menggangu produktivitasnya," tutup Grace.
Grace menganggap sebenarnya perlu tidaknya mengganti mobil dinas didasarkan atas kondisi apakah mobil yang ada memang sudah rusak atau tidak bisa berfungsi penuh sehingga mengganggu kinerja para menteri.
"Kalau karena (alasan) pengen model terbaru kan itu udah (kebutuhan) tersier. Kalau duit berlebih boleh. Sekarang lihat aja kondisi kita. Apakah kita dalam kondisi berlebih sehingga ada model terbaru kita bisa ikut," ujar Grace di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Grace menyarankan pengadaan mobil dinas didasarkan pada kondisi keuangan negara. Karena negara memiliki defisit pembiayaan sekira Rp120 triliun untuk program pembangunan.
Menurut dia, pengadaan mobil dinas diharapkan lebih melihat kepada faktor kebutuhan. Jika dianggap memang sebuah kebutuhan primer maka, pihaknya mempersilakan saja.
"Apalagi menteri enggak boleh terganggu kan aktifitasnya. Akhirnya gara-gara enggak berfungsi menggangu produktivitasnya," tutup Grace.
(kri)
