Kominfo Ajak Televisi Swasta Sajikan Siaran Berkualitas di Perbatasan

JAKARTA -
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajak lembaga penyiaran swasta (LPS) atau televisi swasta untuk ikut menyukseskan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Upaya menyukseskan program Jokowi dengan cara membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, termasuk juga dalam memeratakan informasi melalui siaran televisi.

Direktur Penyiaran Kominfo, Geryantika Kurnia memaparkan pemerintah sudah menyediakan multiplexer (mux) di daerah perbatasan dalam hal ini di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia.

Sejauh ini baru TVRI dan dua televisi swasta yang mau bergabung mengisi konten siaran di perbatasan dengan format digital.

“Harapannya teman-teman televisi swasta yang punya konten kualitas bisa didorong,” kata Gery dalam diskusi yang membahs tentang digitalisasi di perbatasan, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Gery juga mengajak stasiun televisi swasta lainnya untuk ikut menghadirkan konten siaran berkualitas di daerah perbatasan. Terlebih, pemerintah juga akan mempermudah izin dan membuat murah segala biaya yang diperlukan.

Dia menambahkan hal itu dimaksudkan agar masyarakat perbatasan mendapatkan informasi yang sama dengan masyarakat di perkotaan dan pembatasan daerah jangkauan pun dihilangkan.

Keuntungan bagi televisi swasta, lanjut dia, bisa menyiarkan siaran analog dan digital dengan satu izin.

“Insentifnya, mereka bisa bersiar analog dan digital, mereka bayar izin cuma satu. Perbatasan ini kita tidak moratorium untuk perbatasan,” ucap Gery.

Menurut Gery, selama ini banyak masyarakat di daerah perbatasan menggunakan televisi berbayar karena tidak mendapatkan siaran yang lengkap dan itu merupakan pasar baru bagi televisi swasta.

Di memisalkan di Batam. Ada siaran dari stasiun televisi swasta yang tidak berbayar.

“Di Batam, misalnya 10 televisi yang sudah analog, mereka pindah digital tidak perlu bayar lagi. Kalau mereka pindah ke digital, biaya frekuensi tidak ada lagi, nol. Sementara biasanya ada biaya frekuensi dan biaya izin. Kalau konten-konten di kota besar masuk ke perbatasan saya yakin laris daripada mereka bayar. Ada izin dan sewa yang lebih murah, tinggal sewa ke TVRI. Tinggal sediakan konten,” paparnya.