Alasan Dua Mobil Dinas Baru Presiden: Dari Mogok Sampai Sound Bunyi Sendiri
Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:54 WIB
Alasan Dua Mobil Dinas Baru Presiden: Dari Mogok Sampai Sound Bunyi Sendiri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memiliki dua mobil dinas baru tambahan untuk tahun ini. Alasan pengadaan mobil baru tersebut mulai dari sering mogok sampai sound system berbunyi sendiri.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pengadaan sendiri dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat negara. Dia menyebut mobil dinas presiden sudah lebih dari 10 tahun.
“Pertama mobil dinas bapak presiden sudah melebihi waktunya. Dan mobil itu adalah mobil khusus. Contohnya anti peluru dan lainnya. Dan elektronik itu ada umurnya. Jadi ada umur 10 tahun. Ya sudah kalau 10 tahun mungkin juga diperbaiki saja sulit,” katanya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (22/8/2019).
Dia mengatakan, pernah saat melakukan kunjungan kerja di Bali mobil dinas presiden mengalami kerusakan. Pihaknya dan paspampres pun terpaksa mencari pengganti mobil yang tidak memenuhi standar keamanan mobil seorang presiden.
“Harusnya diganti mobil yang persyaratannya sama. Dan ini kami tidak memilikinya. Ya wajar lah umur mobil sudah berapa tahun. Sudah 10 tahun lebih. Umur elektronik dan sparepart yang ada di mobil itu juga sudah tidak bisa dipertanggunjwabkan. Dan dari pihak pabrikannya sudah berkali-kali memberi tahu, memberi nasehat bahwa itu kalau terjadi sesuatu ya sulit diperbaiki,” paparnya.
Selain mogok, Heru menyebut ada beberapa permasalahan mobil dinas presiden yakni power window dan elektriknya tidak berfungsi
“Lantas pernah semua sound sistem di dalam mobil bunyi. Sehingga radio semua bunyi kan engga nyaman. Kalau mau dimatikan harus dimatikan dulu. Kira-kira seperti itu. Dan pernah indikator. Kalau mobil modern kan ada warna kuning, merah. Nah semua indikator hidup. Ya berarti kita engga boleh pakai,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa saat ini ada delapan mobil dinas yang dibagi untuk kegiatan presiden dan wakil presiden. Dia mengatakan, dengan mobilitas Presiden Jokowi yang sangat tinggi jumlah mobil dinas tersebut masih dirasa kurang. Hal ini mengingat presiden sering berkeliling dari satu daerah ke daerah lain.
“Karena kami harus memberangkatkan itu (mobil dinas) H-3, H-4 harus sudah di sana. Jadi kami harus berbagi delapan itu. Di sini juga harus ada cadangan. Di Jakarta tidak boleh tidak ada. Di Jakarta minimal dua. Satu yang operasional bapak presiden. Dan satu cadangan,” ujarnya.
Sebenarnya pada saat kunjungan kerja ke daerah setidaknya harus ada dua mobil dinas bagi presiden. Satu untuk operasional, dan satu lagi untuk cadangan jika ada permasalahan.
“Itu protap. Tapi ini kan engga. Di daerah kami tetap satu. Begitu ada masalah hal yang tidak diinginkan berarti mobil cadangannya non standar. Kami selaku penanggungjawab dan paspamres kan kalau bekerja di luar standar ya bagaimana,” katanya.
Meski begitu Heru menutuskan pengadaan mobil presiden akan dilakukan bertahap karena sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Rencananya tahun ini akan ada dua pengadaan mobil dinas baru. “Besok ini kan beli dua. Tahun depan tambah lagi dua,” pungkasnya.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pengadaan sendiri dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat negara. Dia menyebut mobil dinas presiden sudah lebih dari 10 tahun.
“Pertama mobil dinas bapak presiden sudah melebihi waktunya. Dan mobil itu adalah mobil khusus. Contohnya anti peluru dan lainnya. Dan elektronik itu ada umurnya. Jadi ada umur 10 tahun. Ya sudah kalau 10 tahun mungkin juga diperbaiki saja sulit,” katanya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (22/8/2019).
Dia mengatakan, pernah saat melakukan kunjungan kerja di Bali mobil dinas presiden mengalami kerusakan. Pihaknya dan paspampres pun terpaksa mencari pengganti mobil yang tidak memenuhi standar keamanan mobil seorang presiden.
“Harusnya diganti mobil yang persyaratannya sama. Dan ini kami tidak memilikinya. Ya wajar lah umur mobil sudah berapa tahun. Sudah 10 tahun lebih. Umur elektronik dan sparepart yang ada di mobil itu juga sudah tidak bisa dipertanggunjwabkan. Dan dari pihak pabrikannya sudah berkali-kali memberi tahu, memberi nasehat bahwa itu kalau terjadi sesuatu ya sulit diperbaiki,” paparnya.
Selain mogok, Heru menyebut ada beberapa permasalahan mobil dinas presiden yakni power window dan elektriknya tidak berfungsi
“Lantas pernah semua sound sistem di dalam mobil bunyi. Sehingga radio semua bunyi kan engga nyaman. Kalau mau dimatikan harus dimatikan dulu. Kira-kira seperti itu. Dan pernah indikator. Kalau mobil modern kan ada warna kuning, merah. Nah semua indikator hidup. Ya berarti kita engga boleh pakai,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa saat ini ada delapan mobil dinas yang dibagi untuk kegiatan presiden dan wakil presiden. Dia mengatakan, dengan mobilitas Presiden Jokowi yang sangat tinggi jumlah mobil dinas tersebut masih dirasa kurang. Hal ini mengingat presiden sering berkeliling dari satu daerah ke daerah lain.
“Karena kami harus memberangkatkan itu (mobil dinas) H-3, H-4 harus sudah di sana. Jadi kami harus berbagi delapan itu. Di sini juga harus ada cadangan. Di Jakarta tidak boleh tidak ada. Di Jakarta minimal dua. Satu yang operasional bapak presiden. Dan satu cadangan,” ujarnya.
Sebenarnya pada saat kunjungan kerja ke daerah setidaknya harus ada dua mobil dinas bagi presiden. Satu untuk operasional, dan satu lagi untuk cadangan jika ada permasalahan.
“Itu protap. Tapi ini kan engga. Di daerah kami tetap satu. Begitu ada masalah hal yang tidak diinginkan berarti mobil cadangannya non standar. Kami selaku penanggungjawab dan paspamres kan kalau bekerja di luar standar ya bagaimana,” katanya.
Meski begitu Heru menutuskan pengadaan mobil presiden akan dilakukan bertahap karena sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Rencananya tahun ini akan ada dua pengadaan mobil dinas baru. “Besok ini kan beli dua. Tahun depan tambah lagi dua,” pungkasnya.
(pur)
