Soal Kursi Kabinet, Jokowi Diyakini Akan Beri Jatah Parpol Non Parlemen
Kamis, 22 Agustus 2019 - 10:44 WIB
Soal Kursi Kabinet, Jokowi Diyakini Akan Beri Jatah Parpol Non Parlemen
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chanigo mengaku masih yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap memberikan kesempatan bagi partai politik koalisi yang tak lolos Parlemen untuk duduk di Kabinet.
Untuk menghormati partai yang tak lolos Parlemen namun telah memberikan sumbangsih kemenangan, Jokowi dianggap bisa memberikan satu tempat kader partai tersebut menjadi anggota Kabinet Kerja.
"Misalnya Perindo 1 kursi, PSI 1 kursi," ujar pria yang akrab disapa Ipang itu saat dihubungi SINDOnews, Kamis (22/8/2019).
Menurut Pangi, jika mengacu kepada komposisi kabinet yang disampaikan Jokowi yakni 55% kalangan profesional dan 45% kalangan partai politik, maka partai koalisi diprediksi bakal mendapatkan 15 kursi kapling partai dan 19 kursi untuk profesional.
Dia menambahkan, dari 15 kursi untuk parpol tinggal dibagi saja. Dia menganggap, partai pengusung utama atau partai yang lolos Parlemen akan diprioritaskan.
"Nah setelah itu baru partai pengusung non parlemen juga mendapatkan kursi menteri minimal 1 kursi menteri," pungkasnya.
Untuk menghormati partai yang tak lolos Parlemen namun telah memberikan sumbangsih kemenangan, Jokowi dianggap bisa memberikan satu tempat kader partai tersebut menjadi anggota Kabinet Kerja.
"Misalnya Perindo 1 kursi, PSI 1 kursi," ujar pria yang akrab disapa Ipang itu saat dihubungi SINDOnews, Kamis (22/8/2019).
Menurut Pangi, jika mengacu kepada komposisi kabinet yang disampaikan Jokowi yakni 55% kalangan profesional dan 45% kalangan partai politik, maka partai koalisi diprediksi bakal mendapatkan 15 kursi kapling partai dan 19 kursi untuk profesional.
Dia menambahkan, dari 15 kursi untuk parpol tinggal dibagi saja. Dia menganggap, partai pengusung utama atau partai yang lolos Parlemen akan diprioritaskan.
"Nah setelah itu baru partai pengusung non parlemen juga mendapatkan kursi menteri minimal 1 kursi menteri," pungkasnya.
(kri)
