Soal Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Diusulkan Gunakan Pulau Reklamasi
Rabu, 21 Agustus 2019 - 14:11 WIB
Soal Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Diusulkan Gunakan Pulau Reklamasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah angkat suara terkait rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota negara.Menurut Fahri, pemerintah cukup memindahkan kantor pemerintahan saja ke pulau reklamasi yang lokasinya dekat dengan DKI Jakarta sehingga tidak perlu memindahkan Ibu Kota karena memakan proses yang panjang dan biaya yang mahal.
“Dan enggak usah mikirin hilangin Ibu Kota, nambah dan pindahin kantor aja. Itu yang saya bilang, kalau mau memfokuskan wilayah kantor pemerintah di satu tempat itu yang dimaksud oleh Bung Karno dulu. Kan Bung Karno inginnya daerah sini (Gedung DPR) sampai ke Lapangan Banteng sana itu pinggir-pinggirnya itu menjadi pusat Ibu Kota. sebelahnya itu nanti tempat-tempat kita melihat museum dan sebagainya. Nah itukan maksudnya Bung Karno dulu,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Namun demikian, lanjut Fahri, karena di DKI Jakarta sudah banyak manusia dan kantor-kantor bisnis, kantor pemerintahan itu dipindahkan saja ke suatu tempat dan dia mengusulkan agar menggunakan pulau reklamasi. Pasalnya saat ini status pulau reklamasi juga belum jelas.
“Itu kan tanah reklamasi enggak jelas, ambil alih aja sama pemerintah pusat. Bilang sama pengembangnya, ini saya ambil alih sekarang. Kamu (pengembang) kemarin reklamasi ini bayar berapa, saya (pemerintah) bayar deh,” usul Fahri.
Bahkan, lanjut Fahri, kabarnya pulau reklamasi itu akan didesain berbentuk Burung Garuda. Jadi, saat pemerintah membangun kantor pemerintahan di situ, akan banyak orang yang tertarik untuk pergi ke sana, tetapi tempat tinggalnya tetap di Jakarta.
“Tapi, kalau Ibu Kota yang mau dipindah, berapa sekolah yang diperlukan, rumah sakit, perumahan, udahlah itu enggak mungkin,” ucapnya.
Karena itu, Fahri menegaskan agar orang di sekitaran Presiden Jokowi berhenti untuk memengaruhi Jokowi untuk pindah Ibu Kota. “Ya itulah yang saya bilang, siapa yang mengiming-imingi pak Jokowi dengan m pindah ibu kota, nggak ada lah yang begitu. Mikirin yang lain aja lah,” tandasnya.
“Dan enggak usah mikirin hilangin Ibu Kota, nambah dan pindahin kantor aja. Itu yang saya bilang, kalau mau memfokuskan wilayah kantor pemerintah di satu tempat itu yang dimaksud oleh Bung Karno dulu. Kan Bung Karno inginnya daerah sini (Gedung DPR) sampai ke Lapangan Banteng sana itu pinggir-pinggirnya itu menjadi pusat Ibu Kota. sebelahnya itu nanti tempat-tempat kita melihat museum dan sebagainya. Nah itukan maksudnya Bung Karno dulu,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Namun demikian, lanjut Fahri, karena di DKI Jakarta sudah banyak manusia dan kantor-kantor bisnis, kantor pemerintahan itu dipindahkan saja ke suatu tempat dan dia mengusulkan agar menggunakan pulau reklamasi. Pasalnya saat ini status pulau reklamasi juga belum jelas.
“Itu kan tanah reklamasi enggak jelas, ambil alih aja sama pemerintah pusat. Bilang sama pengembangnya, ini saya ambil alih sekarang. Kamu (pengembang) kemarin reklamasi ini bayar berapa, saya (pemerintah) bayar deh,” usul Fahri.
Bahkan, lanjut Fahri, kabarnya pulau reklamasi itu akan didesain berbentuk Burung Garuda. Jadi, saat pemerintah membangun kantor pemerintahan di situ, akan banyak orang yang tertarik untuk pergi ke sana, tetapi tempat tinggalnya tetap di Jakarta.
“Tapi, kalau Ibu Kota yang mau dipindah, berapa sekolah yang diperlukan, rumah sakit, perumahan, udahlah itu enggak mungkin,” ucapnya.
Karena itu, Fahri menegaskan agar orang di sekitaran Presiden Jokowi berhenti untuk memengaruhi Jokowi untuk pindah Ibu Kota. “Ya itulah yang saya bilang, siapa yang mengiming-imingi pak Jokowi dengan m pindah ibu kota, nggak ada lah yang begitu. Mikirin yang lain aja lah,” tandasnya.
(kri)
