Pindah Ibu Kota Dinilai Cukup Kantor Pemerintahan Saja
Rabu, 21 Agustus 2019 - 13:23 WIB
Pindah Ibu Kota Dinilai Cukup Kantor Pemerintahan Saja
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menilai, pemindahan ibu kota itu tidak perlu karena, membutuhkan proses panjang dan sejarah DKI Jakarta sebagai ibu kota sudah sangat membekas
Fahri menyarankan, agar sebaiknya pemerintah cukup memindahkan kantor pemerintahan saja di daerah yang dekat dengan DKI. "Ya (pemindahan ibu kota) harus berupa undang-undang. Tapi undang-undang yang harus diubah kan banyak, ada puluhan undang-undang yang harus diubah gara-gara ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
"Dan itu harus di bawa ke DPR, bawa naskah akademiknya, nanti DPR-nya menyosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat terima atau nggak, manggil para pakar dan sebagainya. Ini panjang ceritanya. Makannya sebenrnya nyaris itu perpindahan ibu kota itu tidak masuk akal," sambungnya.
(Baca juga: Banggar DPR Yakin Pembangunan Ibu Kota Selesai dalam 5 Tahun)
Fahri mengusulkan agar sebaiknya jangan pindah ibu kota tapi, cukup pindahkan kantor-kantor pemerintahan saja. Dulu, Presiden Soeharto pernah berencana untuk memindahkan kantor pemerintahan ke Jonggol, dan yang pindah bukan Istana Negara atau Gedung DPR karena ini merupakan simbol.
Untuk itu kata dia, yang dipindahkan kantor pemerintahan saja, dan yang dipindahkan itu kantor yang paling banyak didatangi pejabat daerah seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kemendagrinya aja dipindahin kemana begitu supaya orang jangan datang ke Jakarta. Ya itu bisa. Itu sih bukan mindahkan ibu kota namanya, mindahin kantor doang. Jadi yang diperlukan ini mindahin kantor, bukan mindahin ibu kota," tegas Fahri.
Menurut Fahri, pemerintah jangan salah cara berpikirnya. Karena, di dalam ibu kota ada konsepsi bangsa yang hidup di dalamnya, dan itu hidup dalam imajinasi rakyatnya. Gambaran Jakarta selama ini sudah dijadikan ke dalam banyak bentuk sastra dan itu sulit dihilangkan.
"Jakarta sebagai Ibu Kota itu sudah jadi puisi, sudah jadi lagu, sudah jadi novel, sudah jadi macam-macam enggak bisa dihilangkan," ucapnya.
Fahri menyarankan, agar sebaiknya pemerintah cukup memindahkan kantor pemerintahan saja di daerah yang dekat dengan DKI. "Ya (pemindahan ibu kota) harus berupa undang-undang. Tapi undang-undang yang harus diubah kan banyak, ada puluhan undang-undang yang harus diubah gara-gara ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
"Dan itu harus di bawa ke DPR, bawa naskah akademiknya, nanti DPR-nya menyosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat terima atau nggak, manggil para pakar dan sebagainya. Ini panjang ceritanya. Makannya sebenrnya nyaris itu perpindahan ibu kota itu tidak masuk akal," sambungnya.
(Baca juga: Banggar DPR Yakin Pembangunan Ibu Kota Selesai dalam 5 Tahun)
Fahri mengusulkan agar sebaiknya jangan pindah ibu kota tapi, cukup pindahkan kantor-kantor pemerintahan saja. Dulu, Presiden Soeharto pernah berencana untuk memindahkan kantor pemerintahan ke Jonggol, dan yang pindah bukan Istana Negara atau Gedung DPR karena ini merupakan simbol.
Untuk itu kata dia, yang dipindahkan kantor pemerintahan saja, dan yang dipindahkan itu kantor yang paling banyak didatangi pejabat daerah seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kemendagrinya aja dipindahin kemana begitu supaya orang jangan datang ke Jakarta. Ya itu bisa. Itu sih bukan mindahkan ibu kota namanya, mindahin kantor doang. Jadi yang diperlukan ini mindahin kantor, bukan mindahin ibu kota," tegas Fahri.
Menurut Fahri, pemerintah jangan salah cara berpikirnya. Karena, di dalam ibu kota ada konsepsi bangsa yang hidup di dalamnya, dan itu hidup dalam imajinasi rakyatnya. Gambaran Jakarta selama ini sudah dijadikan ke dalam banyak bentuk sastra dan itu sulit dihilangkan.
"Jakarta sebagai Ibu Kota itu sudah jadi puisi, sudah jadi lagu, sudah jadi novel, sudah jadi macam-macam enggak bisa dihilangkan," ucapnya.
(maf)
