Pascarusuh Manokwari, PDIP Sebut Pemerintah Tak Serius Urus Papua
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun Tanawani Mora menilai, pemerintah tidak serius mengurusi Papua. Komarudin mengaku 10 tahun menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Sehingga, kerusuhan di beberapa daerah Papua belakangan ini merupakan hal yang biasa dijumpainya saat bertugas di DPRP.
"Saya sudah masuk pada kesimpulan, bahwa pemerintah memang tidak serius urus Papua. Kenapa tidak serius? Karena setiap begini-begini terjadi. Dulu sampai ada demo besar-besaran," kata Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
(Baca juga: DPR Maklumi Kemarahan Masyarakat Papua)
Komarudin Watubun menjelaskan, demonstrasi di Papua pernah menewaskan aparat Polri maupun TNI. "Tapi ditangani juga secara sporadis. Begini sudah, ini paling satu minggu juga sudah lupa lagi," kata Anggota Komisi II DPR dari daerah pemilihan Papua ini.
Menurutnya, menangani persoalan Papua tidak boleh seperti memadamkan asap. "Api yang harus padam terdahulu baru asap. Kalau sepanjang diurus asap apinya dibiarkan, tetap juga seperti begini. Ini kan ada gerakan besar," ujarnya.
Dia berpendapat, ada konsolidasi besar yang mendorong kerusuhan di beberapa daerah Papua. "Masa orang bicara monyet di Surabaya langsung di beberapa kota terjadi kebakaran. Jadi, jangan kita sibuk untuk mengurus permukaannya, asap, sibuk siram asap, tapi apinya tidak diurus," tandasnya.
Sehingga, kerusuhan di beberapa daerah Papua belakangan ini merupakan hal yang biasa dijumpainya saat bertugas di DPRP.
"Saya sudah masuk pada kesimpulan, bahwa pemerintah memang tidak serius urus Papua. Kenapa tidak serius? Karena setiap begini-begini terjadi. Dulu sampai ada demo besar-besaran," kata Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
(Baca juga: DPR Maklumi Kemarahan Masyarakat Papua)
Komarudin Watubun menjelaskan, demonstrasi di Papua pernah menewaskan aparat Polri maupun TNI. "Tapi ditangani juga secara sporadis. Begini sudah, ini paling satu minggu juga sudah lupa lagi," kata Anggota Komisi II DPR dari daerah pemilihan Papua ini.
Menurutnya, menangani persoalan Papua tidak boleh seperti memadamkan asap. "Api yang harus padam terdahulu baru asap. Kalau sepanjang diurus asap apinya dibiarkan, tetap juga seperti begini. Ini kan ada gerakan besar," ujarnya.
Dia berpendapat, ada konsolidasi besar yang mendorong kerusuhan di beberapa daerah Papua. "Masa orang bicara monyet di Surabaya langsung di beberapa kota terjadi kebakaran. Jadi, jangan kita sibuk untuk mengurus permukaannya, asap, sibuk siram asap, tapi apinya tidak diurus," tandasnya.
(maf)