DPR Minta Polri Usut Pihak yang Provokasi Kerusuhan Papua Barat
Selasa, 20 Agustus 2019 - 16:45 WIB
DPR Minta Polri Usut Pihak yang Provokasi Kerusuhan Papua Barat
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR menerima banyak interupsi dari Anggota DPR dalam Rapat Paripurna DPR, terkait kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, yang merupakan ujung dari rentetan peristiwa yang terjadi.
Interupsi tersebut akan disampaikan kepada pihak pemerintah dan mereka meminta Polri mengusut tuntas anggotanya dan pihak-pihak yang terlibat aksi provokatif dalam insiden tersebut.
"Ya kita sangat prihatin atas apa yang terjadi di Papua. Ada aksi-reaksi, tentu kita berharap ada ketenangan, cooling down," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
"Juga ada pengusutan terhadap pihak yang bertanggung jawab, mungkin perlu ada investigasi terhadap dugaan-dugaan. Mungkin dianggap pelecehan terhadap bendera merah putih, juga yang melakukan ucapan rasis," sambungnya.
(Baca juga: Respons Panglima TNI Terkait Kerusuhan di Papua Barat)
Fadli menuturkan, penegakkan hukum adalah salah satu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, sehingga ada keadilan. DPR juga berharap, ada ketenangan karena isu-isu yang menyangkut masalah etnis, suku, agama dan sebagainya sangat sensitif.
"Saya kira akan mempertaruhkan integritas wilayah kita sosial kita," ucapnya.
Karena itu lanjut Fadli, meskipun ini wilayah eksekutif tapi DPR akan meneruskan masukan dari sejumlah Anggota DPR, agar Polri mengusut pihak-pihak yang dianggap telah melakukan provokasi, sehingga memperkeruh keadaan.
"Kita teruskan pada pihak terkait, Polri segera mengusut pihak-pihak dianggap memicu atau memprovokasi keadaan. Sehingga ada reaksi yang cukup besar di Manokwari maupun di Jayapura dan juga Sorong," tutur Fadli.
Selain itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Gerindra ini berharap, ada penanganan yang cepat dan tepat dari pemerintah. DPR juga akan melakukan rapat dengan Tim Pemantau Otsus Papua.
"Kami juga akan melakukan rapat dengan tim pemantauan otsus Papua. Karena di situ sebagian besar anggota DPR yang mewakili dapil Papua dan Papua Barat juga ada di sana, untuk menerima masukan, sehingga kita bisa menyampaikan ke pemerintah," tandasnya.
Interupsi tersebut akan disampaikan kepada pihak pemerintah dan mereka meminta Polri mengusut tuntas anggotanya dan pihak-pihak yang terlibat aksi provokatif dalam insiden tersebut.
"Ya kita sangat prihatin atas apa yang terjadi di Papua. Ada aksi-reaksi, tentu kita berharap ada ketenangan, cooling down," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
"Juga ada pengusutan terhadap pihak yang bertanggung jawab, mungkin perlu ada investigasi terhadap dugaan-dugaan. Mungkin dianggap pelecehan terhadap bendera merah putih, juga yang melakukan ucapan rasis," sambungnya.
(Baca juga: Respons Panglima TNI Terkait Kerusuhan di Papua Barat)
Fadli menuturkan, penegakkan hukum adalah salah satu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, sehingga ada keadilan. DPR juga berharap, ada ketenangan karena isu-isu yang menyangkut masalah etnis, suku, agama dan sebagainya sangat sensitif.
"Saya kira akan mempertaruhkan integritas wilayah kita sosial kita," ucapnya.
Karena itu lanjut Fadli, meskipun ini wilayah eksekutif tapi DPR akan meneruskan masukan dari sejumlah Anggota DPR, agar Polri mengusut pihak-pihak yang dianggap telah melakukan provokasi, sehingga memperkeruh keadaan.
"Kita teruskan pada pihak terkait, Polri segera mengusut pihak-pihak dianggap memicu atau memprovokasi keadaan. Sehingga ada reaksi yang cukup besar di Manokwari maupun di Jayapura dan juga Sorong," tutur Fadli.
Selain itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Gerindra ini berharap, ada penanganan yang cepat dan tepat dari pemerintah. DPR juga akan melakukan rapat dengan Tim Pemantau Otsus Papua.
"Kami juga akan melakukan rapat dengan tim pemantauan otsus Papua. Karena di situ sebagian besar anggota DPR yang mewakili dapil Papua dan Papua Barat juga ada di sana, untuk menerima masukan, sehingga kita bisa menyampaikan ke pemerintah," tandasnya.
(maf)
