Soal Posisi Wakil Menteri, PDIP: Bukan Didasarkan Bagi-bagi Portofolio
Soal Posisi Wakil Menteri, PDIP: Bukan Didasarkan Bagi-bagi Portofolio
A
A
A
JAKARTA - Muncul wacana partai politik yang tidak lolos Parlemen akan diberikan kesempatan menempati posisi calon wakil menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II. Wacana ini pun direspons PDIP sebagai partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kita di dalam menempatkan jabatan struktural dan strategis karena itu adalah agenda prioritas, jadi bukan berarti karena didasarkan bagi-bagi portofolio kementerian," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Namun begitu, Hasto menganggap penambahan wakil menteri penting. Hanya saja, posisi wakil menteri itu untuk pos menteri yang dianggap diperlukan seperti Wakil Menteri Keuangan dan Luar Negeri.
"Tapi itu nanti adalah merupakan hak dari Pak Jokowi," kata mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini.
Yang jelas, Hasto menegaskan, wakil-wakil menteri yang nantinya dibentuk harus sesuai agenda strategis dan melihat tantangan yang dihadapi kementerian tersebut. "Bukan dalam konteks bagi-bagi portofolio," tandasnya.
"Kita di dalam menempatkan jabatan struktural dan strategis karena itu adalah agenda prioritas, jadi bukan berarti karena didasarkan bagi-bagi portofolio kementerian," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Namun begitu, Hasto menganggap penambahan wakil menteri penting. Hanya saja, posisi wakil menteri itu untuk pos menteri yang dianggap diperlukan seperti Wakil Menteri Keuangan dan Luar Negeri.
"Tapi itu nanti adalah merupakan hak dari Pak Jokowi," kata mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini.
Yang jelas, Hasto menegaskan, wakil-wakil menteri yang nantinya dibentuk harus sesuai agenda strategis dan melihat tantangan yang dihadapi kementerian tersebut. "Bukan dalam konteks bagi-bagi portofolio," tandasnya.
(kri)
Explore More