DPR Soroti Kinerja KLHK Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan
Senin, 19 Agustus 2019 - 15:13 WIB
DPR Soroti Kinerja KLHK Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat sorotan. KLHK dinilai tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga membawa dampak meningkatnya polusi udara di Jakarta.
Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan, kerugian Karhutla sangat besar. Baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan.
Menurut Bambang, KLHK harus bertanggung jawab atas masalah karhutla. Ia dinilai KLHK terlambat dalam menangani kasus-kasus karhutla. Ia mendorong masyarakat melakukan class action karena pemerintah dianggap tidak mampu menjaga lingkungan hidup sehingga merugikan masyarakat.
"Jadi Menteri KLHK (Siti Nurbaya) ini bukan ahli di bidang kehutahan. KLHK dalam menangani karhutla sangat bergantung dengan BNPB, padahal yang harus bertanggung jawab adalah KLHK," kata Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan persnya, Senin (19/8/2019).
Selain itu, kesalahan dari Menteri LHK yakni mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Aturan ini mengizinkan masyarakat untuk menempati hutan dengan luas 2 hektare per orang. Ditargetkan 7 juta orang bisa menggunakan lahan hutan untuk kegiatan ekonomi seperti bercocok tanam.
Menurut Bambang, hal ini berdampak pada kerusakan hutan akibat adanya pembukaan lahan dan merusak eksosistem. "Ini satu kesalahan besar. Ini salah satu penyebab pembakaran hutan di negara kita. Saya melihat orang-orang di KLHK tidak profesional. Ini tidak bisa dibiarkan," tandasnya.
Ia juga menyoroti polusi di Jakarta. Berdasarkan data dari AirVisual, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 246 alias kategori sangat tidak sehat. “Dampak karhutla juga dirasakan warga Jakarta karena polusi diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan," tuturnya.
Menurutnya, polusi di Jakarta perlu penanganan khusus dan cepat. Apalagi Jakarta punya peranan penting terhadap perekenomian nasional karena 60% ekonomi Indonesia ada di Ibu Kota.
Ia mengingatkan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di Ibu Kota. "Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang," tandasnya.
Bambang Haryo juga menyoroti polusi akibat kembali masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt. Kebijakan pemerintah dinilai tidak konsisten dalam upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik. "Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar," ujarnya.
Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan, kerugian Karhutla sangat besar. Baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan.
Menurut Bambang, KLHK harus bertanggung jawab atas masalah karhutla. Ia dinilai KLHK terlambat dalam menangani kasus-kasus karhutla. Ia mendorong masyarakat melakukan class action karena pemerintah dianggap tidak mampu menjaga lingkungan hidup sehingga merugikan masyarakat.
"Jadi Menteri KLHK (Siti Nurbaya) ini bukan ahli di bidang kehutahan. KLHK dalam menangani karhutla sangat bergantung dengan BNPB, padahal yang harus bertanggung jawab adalah KLHK," kata Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan persnya, Senin (19/8/2019).
Selain itu, kesalahan dari Menteri LHK yakni mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Aturan ini mengizinkan masyarakat untuk menempati hutan dengan luas 2 hektare per orang. Ditargetkan 7 juta orang bisa menggunakan lahan hutan untuk kegiatan ekonomi seperti bercocok tanam.
Menurut Bambang, hal ini berdampak pada kerusakan hutan akibat adanya pembukaan lahan dan merusak eksosistem. "Ini satu kesalahan besar. Ini salah satu penyebab pembakaran hutan di negara kita. Saya melihat orang-orang di KLHK tidak profesional. Ini tidak bisa dibiarkan," tandasnya.
Ia juga menyoroti polusi di Jakarta. Berdasarkan data dari AirVisual, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 246 alias kategori sangat tidak sehat. “Dampak karhutla juga dirasakan warga Jakarta karena polusi diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan," tuturnya.
Menurutnya, polusi di Jakarta perlu penanganan khusus dan cepat. Apalagi Jakarta punya peranan penting terhadap perekenomian nasional karena 60% ekonomi Indonesia ada di Ibu Kota.
Ia mengingatkan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi di Ibu Kota. "Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang," tandasnya.
Bambang Haryo juga menyoroti polusi akibat kembali masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt. Kebijakan pemerintah dinilai tidak konsisten dalam upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik. "Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar," ujarnya.
(poe)
