Jokowi Beri Sinyal Tolak Amendemen UUD 1945

JAKARTA - PDI Perjuangan ikut berkomentar terkait sikap Presiden Jokowi yang memberi sinyal menolak wacana amendemen UUD 1945 dan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, penolakan Jokowi lebih kepada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR.

"Karena ada persepsi seolah dengan amendemen terbatas, pemilu presiden akan dilaksanakan oleh MPR padahal prinsip kedaulatan rakyat tetap dijalankan sebaik-baiknya," kata Hasto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Hasto menegaskan, amendemen UUD akan dilakukan secara terbatas tanpa menempatkan pemilihan Presiden oleh MPR. Menurutnya, pemilihan Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Amendemen terbatas memberikan haluan kepada negara besar, negara kepulauan terbesar untuk menatap masa depan dengan baik," tandasnya.