Kursi Ketum Parpol Jadi Seksi Jika Digelar Sebelum Pelantikan Jokowi

JAKARTA - Partai politik (parpol) koalisi Joko Widodo (Jokowi-KH Ma’ruf Amin sengaja menggelar kongres maupun munas sebelum Oktober 2019. Penyelenggaraan tersebut tentu ada alasan strategis.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar melihat kongres atau munas digelar sebelum pelantikan Jokowi-KH Ma’ruf Amin agar perebutan kursi ketua umum jadi seksi. “Jika kongres diadakan sebelum Oktober, otomatis ketum baru bisa menentukan kader pilihannya di posisi strategis. Termasuk jatah kursi menteri, posisi ketua fraksi sekaligus jatah-jatah BUMN,” kata Rully kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).

Menurut dia, jika parpol koalisi menggelar kongres atau muktamar dan munas pascapelantikan tentu tidak akan mengganggu konsolidasi Pilkada serentak 2020. Termasuk pengurusan Kabinet Kerja jilid dua (2019-2024).

“Presiden Jokowi tentu tidak memusingkan urusan internal partai. Paling internal partai saja yang terganggu jika nama-nama yang disodorkan partai oleh ketum lama tidak sesuai dengan ketum baru,” ujarnya.

Diketahui, PDIP sudah menggelar Kongres V sejak 8 hingga 11 Agustus 2019. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan segera menggelar muktamar pada 22 Agustus 2019. Partai Golkar juga sedang didorong-dorong agar munas digelar sebelum pelantikan Jokowi pada Oktober 2019.

Terkait Golkar, Rully melihat, pelantikan presiden-wapres dengan urusan internal partai beringin merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, munas Golkar berdasarkan keputusan munaslub 2017. Bahwa munas harus dilakukan pada 2019 dan setiap petinggi internal partai wajib mematuhi, kecuali diajukan 2/3 dari 34 DPD provinsi.

“Pelantikan presiden dan urusan internal Golkar adalah dua urusan berbeda. Saya juga melihat ada upaya untuk rapat pleno dalam Partai Golkar untuk menentukan munas tersebut. Kita tunggu saja keputusan internal partai,” tandasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, sebaiknya parpol pendukung pemerintah melakukan konsolidasi sebelum Oktober 2019. Tujuannya agar Presiden atau parpol tidak deal dua kali dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan di bawahnya (DPRD provinsi/kabupaten/kota).

“Mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan, termasuk dalam penyusunan koalisi untuk Pilkada serentak 2020,” kata Bamsoet.

Bamsoet menilai langkah yang dilakukan PDIP yang telah menggelar kongres dan rencana muktamar PKB di Bali pada 22 Agustus sudah tepat. “Dua partai pendukung pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu meringankan beban Presiden untuk tidak lagi dipusingkan diawal pemerintahan jilid keduanya,” kata ketua DPR ini.