Perencanaan Ketenagakerjaan Harus Disinergikan
Rabu, 14 Agustus 2019 - 21:17 WIB
Perencanaan Ketenagakerjaan Harus Disinergikan
A
A
A
YOGYAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menilai pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud jika ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi yang baik ini yang akan mewujudkan agenda prioritas pembangunan SDM bisa berjalan maksimal.
‘’Marilah kita membangun sinergitas secara baik dengan komitmen yang tinggi antara pusat dan daerah. Untuk mencapai hasil tugas yang maksimal, team work menjadi suatu keharusan dan tak ada lagi sekat-sekat antara pusat dengan daerah, " kata Sekjen Kemnaker Khairul Anwar saat memberikan arahan kebijakan Kemenaker dalam Rapat Kordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan di kota Yogyakarta, DIY.
Khairul menegaskan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara makro dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang). Namun saat diimplementasikan atau dijabarkan oleh seluruh sektor/unit kerja teknis, maka hal sudah termasuk perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara mikro. Sedangkan Sekretariat hanya mengkordinir untuk memastikan bahwa perencanaan satu unit teknis dengan unit teknis lainnya terintegrasi dan sinergi agar target utama yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik.
"Jadi diperlukan sinergitas dengan Pemda. Di masa mendatang, khususnya temen Pemda, harus sudah kita bisa bangun sinergi dari mulai perencanaan. Kita akan lakukan pertemuan untuk memastikan apa yang dilakukam Pemda betul-betul searah dengan apa yang sudah ditetapkan/direncanakan oleh Ditjen teknis Kementerian, " katanya.
Hal senada dikatakan Kabarenbang Kemenaker Tri Retno Isnaningsih. Menurutnya, capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkolarabosi secara Pentahelix. Yakni adanya kerja sama atau sinergi dari Academic, Bussines, Community, Government dan Media (ABCGM) yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.
"Hal ini sejalan dengan visi Indonesia lima tahun ke depan, yang menitikberatkan pembangunan infrasrtuktur, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, " kata Tri Retno.
Dalam sambutan saat membuka acara Rakor, Retno mengatakan pihaknya terus melakukan peningkatan kinerja dalam menjawab berbagai isu strategis ketenagakerjaan saat ini. Di antaranya melalui peningkatan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Namun kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan tidak akan mudah tercapai jika dilakukan secara parsial tanpa sinergi antarstakeholder.
Kepala Dinas dan Tenaga Kerja DIY Andung Prihadi Santoso berharap, rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat ini akan memiliki nilai tambah untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan yang tidak pernah berakhir dan selalu bertambah dinamikanya. "Mudah-mudahan rekomendasi Rakor di Yogya, menjadi rekomendasi yang sifatnya solutif untuk permasalahan ketenagakerjaan ke depan, " katanya.
Harapan lainnya, sinergitas antara pemerintah daerah dengan Kemenaker merupakan hal keharusan. "Kementerian itu bapak kita. Jangan sampai dari Pemda punya jalur sendiri dan tidak sinergis dengan pusat. Karena itu perlu pertemuan dan kordinasi seperti Rakor selama tiga hari ini, ujar Andung.
‘’Marilah kita membangun sinergitas secara baik dengan komitmen yang tinggi antara pusat dan daerah. Untuk mencapai hasil tugas yang maksimal, team work menjadi suatu keharusan dan tak ada lagi sekat-sekat antara pusat dengan daerah, " kata Sekjen Kemnaker Khairul Anwar saat memberikan arahan kebijakan Kemenaker dalam Rapat Kordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan di kota Yogyakarta, DIY.
Khairul menegaskan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara makro dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang). Namun saat diimplementasikan atau dijabarkan oleh seluruh sektor/unit kerja teknis, maka hal sudah termasuk perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara mikro. Sedangkan Sekretariat hanya mengkordinir untuk memastikan bahwa perencanaan satu unit teknis dengan unit teknis lainnya terintegrasi dan sinergi agar target utama yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik.
"Jadi diperlukan sinergitas dengan Pemda. Di masa mendatang, khususnya temen Pemda, harus sudah kita bisa bangun sinergi dari mulai perencanaan. Kita akan lakukan pertemuan untuk memastikan apa yang dilakukam Pemda betul-betul searah dengan apa yang sudah ditetapkan/direncanakan oleh Ditjen teknis Kementerian, " katanya.
Hal senada dikatakan Kabarenbang Kemenaker Tri Retno Isnaningsih. Menurutnya, capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkolarabosi secara Pentahelix. Yakni adanya kerja sama atau sinergi dari Academic, Bussines, Community, Government dan Media (ABCGM) yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.
"Hal ini sejalan dengan visi Indonesia lima tahun ke depan, yang menitikberatkan pembangunan infrasrtuktur, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, " kata Tri Retno.
Dalam sambutan saat membuka acara Rakor, Retno mengatakan pihaknya terus melakukan peningkatan kinerja dalam menjawab berbagai isu strategis ketenagakerjaan saat ini. Di antaranya melalui peningkatan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Namun kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan tidak akan mudah tercapai jika dilakukan secara parsial tanpa sinergi antarstakeholder.
Kepala Dinas dan Tenaga Kerja DIY Andung Prihadi Santoso berharap, rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat ini akan memiliki nilai tambah untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan yang tidak pernah berakhir dan selalu bertambah dinamikanya. "Mudah-mudahan rekomendasi Rakor di Yogya, menjadi rekomendasi yang sifatnya solutif untuk permasalahan ketenagakerjaan ke depan, " katanya.
Harapan lainnya, sinergitas antara pemerintah daerah dengan Kemenaker merupakan hal keharusan. "Kementerian itu bapak kita. Jangan sampai dari Pemda punya jalur sendiri dan tidak sinergis dengan pusat. Karena itu perlu pertemuan dan kordinasi seperti Rakor selama tiga hari ini, ujar Andung.
(pur)
