Jokowi Sebut Ada Perubahan Nomenklatur di Periode Mendatang
Rabu, 14 Agustus 2019 - 20:23 WIB
Jokowi Sebut Ada Perubahan Nomenklatur di Periode Mendatang
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan akan ada perubahan nomenklatur kementerian dalam pemerintahan periode keduanya yang dimulai Oktober mendatang.
Dia mengatakan, ada kementerian yang digabung dan adapula kementerian baru. “Ada (perubahan nomenklatur-red). Ada yang digabung. Ada yang baru,” kata Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2019).
Namun, Jokowi belum bersedia menjelaskan secara rinci rencana kebijakannya itu.“Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan menebak-nebak,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain mengenai nomenklatur, Jokowi telah mengungkapkan komposisi menteri untuk kabinet mendatang. Dia mengatakan 55% menteri berasal dari kalangan profesiopnal. Sementara sisanya dari partai politik.
”Iya 55 persen profesional, 45 persen dari partai,” tuturnya.
Sekadar informasi, sebelumnya pada tahun 2014, Jokowi juga melakukan penggabungan nomenklatur. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang dilakukan penggabungan.Lalu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal diberi tambahan nomenklatur bidang transmigrasi dan desa. Selain itu juga Kementerian Pekerjaan Umum digabung dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Bahkan ada beberapa nomenklatur baru seperti Badan Ekonomi Kreatif dan Kepala Staf Presiden.
Dia mengatakan, ada kementerian yang digabung dan adapula kementerian baru. “Ada (perubahan nomenklatur-red). Ada yang digabung. Ada yang baru,” kata Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2019).
Namun, Jokowi belum bersedia menjelaskan secara rinci rencana kebijakannya itu.“Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan menebak-nebak,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain mengenai nomenklatur, Jokowi telah mengungkapkan komposisi menteri untuk kabinet mendatang. Dia mengatakan 55% menteri berasal dari kalangan profesiopnal. Sementara sisanya dari partai politik.
”Iya 55 persen profesional, 45 persen dari partai,” tuturnya.
Sekadar informasi, sebelumnya pada tahun 2014, Jokowi juga melakukan penggabungan nomenklatur. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang dilakukan penggabungan.Lalu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal diberi tambahan nomenklatur bidang transmigrasi dan desa. Selain itu juga Kementerian Pekerjaan Umum digabung dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Bahkan ada beberapa nomenklatur baru seperti Badan Ekonomi Kreatif dan Kepala Staf Presiden.
(dam)
