KORAN SINDO-SINDOnews Gelar Talkshow Bahas Kemandirian Badan Halal
Rabu, 14 Agustus 2019 - 15:16 WIB
KORAN SINDO-SINDOnews Gelar Talkshow Bahas Kemandirian Badan Halal
A
A
A
JAKARTA - Sebagai komitmen untuk memberikan informasi kepada masyarakat, KORAN SINDO dan SINDOnews.com menggelar talkshow bertajuk Urgensi Kemandirian Badan Halal.
Talkshow digelar di Auditorium Gedung SINDO, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).
Acara ini menghadirkan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lukmanul Hakim, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S Lukman sebagai narasumber.
Saat ini Indonesia negara terbesar dengan mayoritas penduduk beragama muslim mencapai 87% dari 260 juta jiwa. Namun untuk perkembangan industri halal, Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain. Berdasarkan data Global Islamic Economy 2018/2019, Indonesia menghabiskan 170 miliar dolar Amerika untuk produk makanan halal.
Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada pada posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia. Itu artinya Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar untuk industri halal.
"Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar, persoalan industri halal belum bagus. Padahal negara lain sudah mulai mengkampanyekan industri halal," kata Pemimpin Redaksi KORAN SINDO dan SINDOnews, Djaka Susila dalam sambutannya.
Melalui talkshow bertajuk Urgensi Kemandirian Badan Halal, KORAN SINDO dan SINDOnews mendorong industri halal di Indonesia dapat dikelola dengan baik. Bahkan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
"Diharapkan dari diskusi ini didapat hasil yang baik terkait kemandirian badan halal," tutur Djaka.
![KORAN SINDO-SINDOnews Gelar Talkshow Bahas Kemandirian Badan Halal]()
Menurut dia, pemerintah sebagai institusi yang mengurus negara perlu menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya seperti memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah perlu memiliki lembaga yang khusus untuk mengurusi Industri Halal agar industri ini tumbuh dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
Talkshow digelar di Auditorium Gedung SINDO, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).
Acara ini menghadirkan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lukmanul Hakim, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S Lukman sebagai narasumber.
Saat ini Indonesia negara terbesar dengan mayoritas penduduk beragama muslim mencapai 87% dari 260 juta jiwa. Namun untuk perkembangan industri halal, Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain. Berdasarkan data Global Islamic Economy 2018/2019, Indonesia menghabiskan 170 miliar dolar Amerika untuk produk makanan halal.
Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada pada posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia. Itu artinya Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar untuk industri halal.
"Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar, persoalan industri halal belum bagus. Padahal negara lain sudah mulai mengkampanyekan industri halal," kata Pemimpin Redaksi KORAN SINDO dan SINDOnews, Djaka Susila dalam sambutannya.
Melalui talkshow bertajuk Urgensi Kemandirian Badan Halal, KORAN SINDO dan SINDOnews mendorong industri halal di Indonesia dapat dikelola dengan baik. Bahkan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
"Diharapkan dari diskusi ini didapat hasil yang baik terkait kemandirian badan halal," tutur Djaka.
Menurut dia, pemerintah sebagai institusi yang mengurus negara perlu menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya seperti memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah perlu memiliki lembaga yang khusus untuk mengurusi Industri Halal agar industri ini tumbuh dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
(dam)
