Demokrat Gabung, PKB Sebut Pemerintah Semakin Kuat
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik keputusan Partai Demokrat bergabung ke Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dengan penambahan dukungan dari Partai Demokrat, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diyakini akan semakin kuat. "Yah tentu terima kasih, pemerintahan akan semakin kuat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan kepada SINDOnews, Selasa (13/8/2019).
Legislator asal Kalimantan Barat ini meyakini Presiden Jokowi bersama partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan membahas keputusan Partai Demokrat tersebut. "Tentu akan dibahas bersama," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.
Namun, Partai Demokrat disarankan untuk menemui langsung Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin serta partai-partai KIK untuk menyampaikan dukungan tersebut. "Itu bukan mekanisme resmi, hanya normatif dalam politik," katanya.
Informasi mengenai Partai Demokrat yang memutuskan untuk bergabung dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berawal dari pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Keputusan itu diambil tepat pada 40 hari setelah meninggalnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, Istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ferdinand mengatakan keputusan resmi Partai Demokrat untuk bergabung ke Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu akan disampaikan oleh SBY dan Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan.
Sekadar informasi, Partai Demokrat di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sebagai salah satu partai pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Dengan penambahan dukungan dari Partai Demokrat, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diyakini akan semakin kuat. "Yah tentu terima kasih, pemerintahan akan semakin kuat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan kepada SINDOnews, Selasa (13/8/2019).
Legislator asal Kalimantan Barat ini meyakini Presiden Jokowi bersama partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan membahas keputusan Partai Demokrat tersebut. "Tentu akan dibahas bersama," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.
Namun, Partai Demokrat disarankan untuk menemui langsung Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin serta partai-partai KIK untuk menyampaikan dukungan tersebut. "Itu bukan mekanisme resmi, hanya normatif dalam politik," katanya.
Informasi mengenai Partai Demokrat yang memutuskan untuk bergabung dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berawal dari pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Keputusan itu diambil tepat pada 40 hari setelah meninggalnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, Istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ferdinand mengatakan keputusan resmi Partai Demokrat untuk bergabung ke Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu akan disampaikan oleh SBY dan Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan.
Sekadar informasi, Partai Demokrat di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sebagai salah satu partai pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
(cip)