Mega Minta Jatah Menteri ke Jokowi, PDIP: Daripada Ngumpet-ngumpet

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak anggapan permintaan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden terpilih Joko Widodo mengenai jatah menteri tidak etis.

Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menilai permintaan Megawati itu justru sebagai bentuk kedewasaan berpolitik.

"Ah siapa bilang (tidak etis-red), justru menyampaikan aspirasi secara terbuka, itu adalah bentuk kedewasaan berpolitik," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019). . (Baca Juga: Megawati Minta ke Jokowi, PDIP Diberi Kursi Menteri Terbanyak)

Menurut dia, politik tidak hanya menjadi urusan sekelompok elite di "lorong-lorong gelap". "Ini bagus kok, transparansi itu bagus, apa Anda lebih senang bisik-bisik? ngumpet-ngumpet, kan enggak. Politik kita semakin dewasa," kata anggota Komisi XI DPR RI ini.

Lagipula, Hendrawan menjelaskan Megawati hanya menegaskan kembali logika politik. Di samping itu, kata dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sebelumnya pernah menyampaikan hal yang senada dengan permintaan Megawati itu.

"Partai yang besar tentu proporsionalitasnya jatahnya lebih besar, itu logika politik, masa logika politik membuat kita terperanjat, bingung atau merasa aneh, kan enggak," ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah ini.

Sebelumnya, Analisis Politik dan Direktur IndoStrategi, Arif Nurul Imam menilai permintaan Megawati itu tidak etis karena disampaikan secara terbuka.

Arif mengatakan permintaan Megawati yang terang-terangan di muka publik dan di hadapan Jokowi dalam kongres V PDIP di Bali tentu memberikan pertunjuk bahwa PDIP juga berharap konsesi politik yang besar.

Selain Arif, Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun mengatakan bahwa elite politik Indonesia seringkali mengabaikan hal-hal etis dalam mengelola negara.