PDIP Minta Jatah Menteri Terbanyak ke Jokowi Beri Kesan Negatif

JAKARTA - Direktur Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menganggap Kongres PDIP ke-V yang berlangsung di Bali kemarin menghadirkan beberapa kejutan. Dia menyebut banyak satir dan candaan politik berulang ditampilkan.

"Yang mengejutkan adalah pernyataan terbuka ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tentang komposisi kursi menteri di kabinet mendatang," ujar Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Senin (12/8/2019).

Menurut Sulthan, Megawati secara tegas menyatakan dalam Kongres partai yang merupakan forum tertinggi bahwa jumlah menteri dari PDIP harus terbanyak. Bahkan, Megawati sempat mengeluh untuk bertemu Jokowi sekarang itu sulit.

Dia melihat, sinyal ini jelas menunjukkan PDIP merasa memiliki presiden, termasuk merasa yang paling berjasa dalam menempatkan Jokowi di periode kedua. Kata Sulthan, sebagai partai pemenang pemilu dari kaca mata politik permintaan tersebut wajar saja tapi bagi koalisi tanpa syarat ini bumerang.

"Dalam komunikasi politik antar pihak yang sama-sama sedang berkuasa, pernyataan itu cenderung keras. Apalagi disampaikan secara terbuka dan di forum Kongres. Meski diiyakan, cara Jokowi menjawab perintah Mega tersebut sembari bercanda namun tidak sepenuhnya diaminkan," tutur dia.

Di sini, Sulthan menilai, pilihan kata Jokowi dalam menjawab permintaan Megawati cukup cerdik. Pilihan diksi dan ditampilkan secara jenaka sembari memberi jaminan kalau menteri dari PDIP pasti terbanyak seolah mampu kembali mencairkan suasana.

"Namun jika diselami kembali Jokowi masih negoisasi tentang jumlah dan sangat mungkin menteri yang didapat PDIP tak sebanyak yang diharapkan," paparnya.

Sulthan menganggap, pernyataan Megawati yang meminta jatah menteri terbanyak untuk PDIP langkah yang negatif mengingat sejak 2014 Jokowi telah dicitrakan sebagai petugas partai. Alih-alih bekerja untuk mewujudkan ideologi perjuangan partai yang diyakini benar.

Di satu sisi dalam berpartai idealnya memang demikian, sebagai kader mengacu pada AD/ART dan pola gerak partai. "Tapi di sisi lain pilihan diksi petugas partai tidak baik bagi publik," ucapnya.

Ditambahkan Sulthan, pasca ditetapkan sebagai Pilpres sejak 2014 lalu tampak Jokowi mulai tidak nyaman dengan label 'petugas partai' tersebut. Bahkan sebutan itu mengundang reaksi negatif dari publik.

Sehingga, Analis Politik asal UIN Jakarta ini menilai di periode kedua ini Jokowi seperti ingin menunjukkan sebagai bahwa dirinya presiden yang mandiri dan bebas dalam mengambil setiap keputusan.

"Terlebih dalam menjalankan hak preogratifnya presiden sepenuhnya dilindungi oleh konstitusi. Bagi politik dan citra Jokowi ini sudah tepat, tetapi bagi PDI Perjuangan ini warning dari presiden," pungkasnya.