DPR Tegaskan World Parliamentary Forum Penting Perkuat Diplomasi RI
Rabu, 07 Agustus 2019 - 14:43 WIB
DPR Tegaskan World Parliamentary Forum Penting Perkuat Diplomasi RI
A
A
A
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR menyelenggarakan acara Embassy Briefing dengan mengundang Pimpinan DPR, BKSAP, dan para Duta Besar Perwakilan negara-negara Asia di Jakarta dalam rangka persiapan Sidang 3rd World Parliamentary Forum On Sustainable Development (WPFSD) 2019 di Bali.
Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani menegaskan, WPFSD ke-3 yang akan diselenggarakan pada 4-5 September 2019 di Bali sangat penting untuk dilakukan. Karena, peran diplomasi yang dilakukan DPR mampu membantu dan memperkuat diplomasi pemerintah Indonesia yang telah dilakukan lewat para diplomat yang ditempatkan di sejumlah negara.
"Saya melihat acara ini bagian dari apa yang bisa disebut sebagai intenasionalisasi DPR," kata Arsul seusai acara di Plaza Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
"Artinya fungsi-fungsi DPR seperti yang sudah ditegaskan dalam periode ini menjalankan fungsi diplomasi juga. Kenapa? Karena untuk memengaruhi kebijakan di negara di mana kita memerlukan kebijakan tertentu, kebijakan itu kan di negara manapun sedikit banyak dipengaruhi oleh parlemen," sambungnya.
Menurut Arsul, untuk melakukan lobi-lobi terhadap negara lain tidak bisa dilakukan oleh diplomat saja. Karena, diplomat ini bekerja secara terbatas sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dan jumlahnya di setiap negara pun terbatas, sementara parlemen bisa ikut membantu dengan berperan melakukan diplomasi terhadap parlemen di negara lain.
"Kemudian kan lobinya tidak bisa dilakukan oleh diplomat kita kalau kepada parlemen, karena pada umummya perwaklan itu kalaupun mau lobi kaya begini kan terbatas. Kedua, mereka fokus ke pemerintah," terang Arsul.
Karena itu lanjut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP ini, jika DPR melakukan fungsi diplomasi dan terkolaborasi dengan para diplomat Indonesia, tentu hal itu akan menjadi diplomasi yang lebih kuat untuk Indonesia. Sehingga, WPFSD yang akan diselenggarakan di Bali nanti menjadi diperlukan.
"Nah, untuk mendukung diplomasi yang lebih kuat acara-acara yang kaya nanti di Bali ini memang diperlukan mau enggak mau. Karena itu untuk memperkuat kewibawaan parlemen Indonesia itu sendiri," tandas Arsul.
Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani menegaskan, WPFSD ke-3 yang akan diselenggarakan pada 4-5 September 2019 di Bali sangat penting untuk dilakukan. Karena, peran diplomasi yang dilakukan DPR mampu membantu dan memperkuat diplomasi pemerintah Indonesia yang telah dilakukan lewat para diplomat yang ditempatkan di sejumlah negara.
"Saya melihat acara ini bagian dari apa yang bisa disebut sebagai intenasionalisasi DPR," kata Arsul seusai acara di Plaza Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
"Artinya fungsi-fungsi DPR seperti yang sudah ditegaskan dalam periode ini menjalankan fungsi diplomasi juga. Kenapa? Karena untuk memengaruhi kebijakan di negara di mana kita memerlukan kebijakan tertentu, kebijakan itu kan di negara manapun sedikit banyak dipengaruhi oleh parlemen," sambungnya.
Menurut Arsul, untuk melakukan lobi-lobi terhadap negara lain tidak bisa dilakukan oleh diplomat saja. Karena, diplomat ini bekerja secara terbatas sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dan jumlahnya di setiap negara pun terbatas, sementara parlemen bisa ikut membantu dengan berperan melakukan diplomasi terhadap parlemen di negara lain.
"Kemudian kan lobinya tidak bisa dilakukan oleh diplomat kita kalau kepada parlemen, karena pada umummya perwaklan itu kalaupun mau lobi kaya begini kan terbatas. Kedua, mereka fokus ke pemerintah," terang Arsul.
Karena itu lanjut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP ini, jika DPR melakukan fungsi diplomasi dan terkolaborasi dengan para diplomat Indonesia, tentu hal itu akan menjadi diplomasi yang lebih kuat untuk Indonesia. Sehingga, WPFSD yang akan diselenggarakan di Bali nanti menjadi diperlukan.
"Nah, untuk mendukung diplomasi yang lebih kuat acara-acara yang kaya nanti di Bali ini memang diperlukan mau enggak mau. Karena itu untuk memperkuat kewibawaan parlemen Indonesia itu sendiri," tandas Arsul.
(maf)
