Soal Kursi Kabinet, Cak Imin: Hanya Allah dan Presiden yang Tahu
Jum'at, 02 Agustus 2019 - 18:00 WIB
Soal Kursi Kabinet, Cak Imin: Hanya Allah dan Presiden yang Tahu
A
A
A
JAKARTA - Pembagian jatah kursi menteri pada kabinet mendatang menjadi pembicaraan hangat di internal partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sejumlah partai politik (parpol) telah mengusulkan nama-nama untuk dipilih Presiden Jokowi sebagai menteri pada kabinet periode 2019-2024.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, hingga kini dirinya belum mengetahui pasti berapa kursi menteri yang akan diberikan Presiden Jokowi kepada PKB. Bahkan, pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyebut hingga kini hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu soal pembagian kursi menteri. "Hanya Allah dan Presiden yang tahu," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Disinggung soal jabatan Jaksa Agung yang sebaiknya tidak berasal dari parpol, Cak Imim juga mengatakan siapapun yang dipilih itu semua menjadi hak prerogatif Presiden. "Nah, itu terserah Presiden saja lah," katanya.
Mengenai usulan PDIP soal peleburan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan, Cak imin menilai hal itu kurang pas. "Karena fokus perdagangan itu lebih ekspor-impor, sementara industri dalam negeri," paparnya.
Dalam nomenklatur kementerian mendatang, Cak Imin mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menjadi Kementerian Penanggulangan Bencana. "Itu usulan kita. Kemendagri tetap sendiri, jangan dicampur dengan Kementerian Desa," tuturnya.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, hingga kini dirinya belum mengetahui pasti berapa kursi menteri yang akan diberikan Presiden Jokowi kepada PKB. Bahkan, pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyebut hingga kini hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu soal pembagian kursi menteri. "Hanya Allah dan Presiden yang tahu," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Disinggung soal jabatan Jaksa Agung yang sebaiknya tidak berasal dari parpol, Cak Imim juga mengatakan siapapun yang dipilih itu semua menjadi hak prerogatif Presiden. "Nah, itu terserah Presiden saja lah," katanya.
Mengenai usulan PDIP soal peleburan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan, Cak imin menilai hal itu kurang pas. "Karena fokus perdagangan itu lebih ekspor-impor, sementara industri dalam negeri," paparnya.
Dalam nomenklatur kementerian mendatang, Cak Imin mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menjadi Kementerian Penanggulangan Bencana. "Itu usulan kita. Kemendagri tetap sendiri, jangan dicampur dengan Kementerian Desa," tuturnya.
(cip)
