Calon Menteri Disarankan Diumumkan Sendiri oleh Partai atau Sekneg
Jum'at, 02 Agustus 2019 - 09:33 WIB
Calon Menteri Disarankan Diumumkan Sendiri oleh Partai atau Sekneg
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menganggap seharusnya Presiden Jokowi menyampaikan nama-nama calon menteri kabinet ke masyarakat. Sebab, nama-nama tersebut ditengarahi sudah ada di kantong Presiden terpilih.
Menurut Ray, setidaknya dibuatkan mekanisme untuk mengumumkan nama-nama calon menteri yang sudah masuk sehingga masyarakat bisa ikut menilai. "Bisa diumumkan sendiri oleh partainya, atau diumumkan oleh sekretariat negara sebagai usulan dari partai-partai," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Jumat (2/8/2019).
Adapun, kata Ray, untuk nama menteri yang berasal dari non partai bisa diumumkan oleh Sekretariat Negara sebagai bagian dari etika politik. "Dengan begitu ada seleksi publik atas nama-nama mereka. Apakah misalnya ada kasus atau bersih dari kasus," imbuh Ray.
Ray menuturkan, ada beberapa indikator dan sekaligus sumber yang memudahkan Jokowi dalam menyeleksi calon anggota kabinetnya, khususnya yang terkait dengan kinerja. Antara lain, kata Ray, kinerja selama Koalisi Iindonesia Kerja jilid I dan II bekerja, dan terhadap mantan kepala daerah yang berprestasi.
"Khususnya mantan kepala daerah, mereka dapat dan layak dipromosikan jadi anggota kabinet. Agar proses reward dalam politik juga berlaku," tutur Ray.
Dengan demikian, sambung Ray, akan didapatkan memotivasi para politisi untuk lebih berpikir dan bertindak karya dari pada kata. Karena ada sistem dan kultur apresiasi pada yang memiliki karya politik.
"Dalam rangka ini nama-nama seperti ibu Risma dari PDIP, Dedi Mulyadi dari Golkar misalnya dapat disebutkan. Dari kabinet lama ada nama Ibu Siti Nurbaya dan Agus Gumiwang. Menlu juga layak dipertahankan," tandasnya.
Menurut Ray, setidaknya dibuatkan mekanisme untuk mengumumkan nama-nama calon menteri yang sudah masuk sehingga masyarakat bisa ikut menilai. "Bisa diumumkan sendiri oleh partainya, atau diumumkan oleh sekretariat negara sebagai usulan dari partai-partai," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Jumat (2/8/2019).
Adapun, kata Ray, untuk nama menteri yang berasal dari non partai bisa diumumkan oleh Sekretariat Negara sebagai bagian dari etika politik. "Dengan begitu ada seleksi publik atas nama-nama mereka. Apakah misalnya ada kasus atau bersih dari kasus," imbuh Ray.
Ray menuturkan, ada beberapa indikator dan sekaligus sumber yang memudahkan Jokowi dalam menyeleksi calon anggota kabinetnya, khususnya yang terkait dengan kinerja. Antara lain, kata Ray, kinerja selama Koalisi Iindonesia Kerja jilid I dan II bekerja, dan terhadap mantan kepala daerah yang berprestasi.
"Khususnya mantan kepala daerah, mereka dapat dan layak dipromosikan jadi anggota kabinet. Agar proses reward dalam politik juga berlaku," tutur Ray.
Dengan demikian, sambung Ray, akan didapatkan memotivasi para politisi untuk lebih berpikir dan bertindak karya dari pada kata. Karena ada sistem dan kultur apresiasi pada yang memiliki karya politik.
"Dalam rangka ini nama-nama seperti ibu Risma dari PDIP, Dedi Mulyadi dari Golkar misalnya dapat disebutkan. Dari kabinet lama ada nama Ibu Siti Nurbaya dan Agus Gumiwang. Menlu juga layak dipertahankan," tandasnya.
(pur)
