Periode Kedua, Jokowi Diharapkan Fokus Perhatikan BPJS Kesehatan

JAKARTA - Komisi IX DPR menyayangkan, di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bidang kesehatan tidak begitu menjadi perhatian. Untuk itu di periode kedua ini, sarana dan prasarana (sarpras) kesehatan serta manajemen BPJS Kesehatan perlu menjadi hal yang diperbaiki.

"Sarana prasarana kesehatan masih banyak yang perlu ditingkatkan. Terutama yang ada di daerah perbatasan, tertinggal, dan pulau-pulau terluar. Akses terhadap kesehatan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat jika sarana prasarana yang ada diperbaiki," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada SINDOnews di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Kemudian lanjut Saleh, pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh daerah. Pengangkatan tenaga kesehatan PTT (pegawai tidak tetap) menjadi ASN memang sangat baik namun, kebutuhannya masih sangat jauh dari jumlah yang diangkat tersebut.

"Sementara, program nusantara sehat terkendala dengan kontrak singkat yang mereka tandatangani," imbuh Saleh.

Selain itu Saleh menambahkan, defisit anggaran BPJS Kesehatan juga perlu menjadi fokus. Karena, kualitas pelayanan kesehatan di faskes-faskes (fasilitas kesehatan) yang ada sangat tergantung dengan anggaran BJS tersebut.

Sementara jumlah peserta yang terdaftar saat ini sudah mencapai lebih dari 221 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 96,8 juta adalah peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dianggarkan dari APBN.

"Tahun ini, defisit BPJS sudah mencapai Rp28 triliun. Dan saat ini, BPJS memerlukan sedikitnya Rp7 triliun untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Kelihatannya, semakin lama, defisit tersebut semakin tinggi," ungkap Saleh.

"Ada banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem pelanan kesehatan yang dikelola BPJS. Termasuk di antaranya menghitung ulang iuran peserta yang dinilai sangat rendah," tambah politikus PAN ini.