Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Selasa, 21 April 2020 - 14:39 WIB
loading...
Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan mengeluarkan perpres baru yang membatalkakn kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Foto/SINDOnews
A
A
A
Pemerintah menyatakan tengah membahas langkah-langkah strategis dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (PBP) BPJS Kesehatan.
“Rencananya, langkah strategis itu akan disusun melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres),” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dikutip dari keterangan pers tertulisnya, Selasa (21/4/2020).
Substansi dalam Perpres tersebut mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, mencakup konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran pemerintah pusat dan daerah.
“Rancangan Perpres tersebut telah melalui proses harmonisasi yang selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganannya kepada Presiden,” tutur Muhadjir.
Untuk diketahui, pemerintah resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS mulai pada 1 April 2020 setelah adanya keputusan MA. Di sisi lain, pemerintah juga ingin agar keberlangsungan JKN tetap terjamin dan dinikmati masyarakat. “Pemerintah sangat menghormati keputusan MA. Prinsipnya, pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir,” kata dia.
“Rencananya, langkah strategis itu akan disusun melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres),” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dikutip dari keterangan pers tertulisnya, Selasa (21/4/2020).
Substansi dalam Perpres tersebut mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, mencakup konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran pemerintah pusat dan daerah.
“Rancangan Perpres tersebut telah melalui proses harmonisasi yang selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganannya kepada Presiden,” tutur Muhadjir.
Untuk diketahui, pemerintah resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS mulai pada 1 April 2020 setelah adanya keputusan MA. Di sisi lain, pemerintah juga ingin agar keberlangsungan JKN tetap terjamin dan dinikmati masyarakat. “Pemerintah sangat menghormati keputusan MA. Prinsipnya, pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir,” kata dia.
