Jokowi Diminta Teliti Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri
Senin, 29 Juli 2019 - 13:24 WIB
Jokowi Diminta Teliti Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) mengakui sudah banyak nama yang bakal masuk daftar menteri di kabinet pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin. Jokowi juga tidak menampik kabinetnya nanti akan diwarnai kalangan muda.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Rasearch and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai presiden perlu untuk mengumumkan nama-nama yang calon menteri.
Apalagi berdasarkan informasi yang beredar, Jokowi telah mengantongi nama-nama calon menterinya.
"Tujuannya apa? Supaya masyarakat tahu calon menteri tersebut, rakyat dilibatkan langsung dalam menyeleksi calon menteri tersebut, agar nanti tidak ada menteri yang tersangkut dan tersandera kasus korupsi, yang berkualitas, kapasitas dan berintergtitas," tutur Pangi kepada SINDOnews, Senin (29/7/2019).
Pangi menganggap partisipasi masyarakat dalam menyeleksi menteri sangat diperlukan. Jangan sampai presiden salah memilih pembantu. Harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
"Ini sangat penting upaya pelibatan masyarakat, kalau dilempar (dipublikasikan-red) maka akan ada uji publik, penilaian dari masyarakat soal kapasitas dan jam terbang menteri tersebut, ujungnya tetap diserahkan ke presiden Jokowi kembali karena beliau lah yang punya hak prerogatif memilih pembantunya," tuturnya.
Selain melibatkan masyarakat, kata dia, Jokowi juga disarankan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau institusi lembaga penegak hukum lainnya untuk memeriksa rekam jejak calon menteri.
"Pak Jokowi jangan kecolongan. Harus ada upaya maksimal mengontrol dan mengawasi calon menteri dari LSM, lembaga yudikatif dan masyarakat sehingga menteri yang terpilih benar-benar bisa berbuat terbaik untuk rakyat," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Rasearch and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai presiden perlu untuk mengumumkan nama-nama yang calon menteri.
Apalagi berdasarkan informasi yang beredar, Jokowi telah mengantongi nama-nama calon menterinya.
"Tujuannya apa? Supaya masyarakat tahu calon menteri tersebut, rakyat dilibatkan langsung dalam menyeleksi calon menteri tersebut, agar nanti tidak ada menteri yang tersangkut dan tersandera kasus korupsi, yang berkualitas, kapasitas dan berintergtitas," tutur Pangi kepada SINDOnews, Senin (29/7/2019).
Pangi menganggap partisipasi masyarakat dalam menyeleksi menteri sangat diperlukan. Jangan sampai presiden salah memilih pembantu. Harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
"Ini sangat penting upaya pelibatan masyarakat, kalau dilempar (dipublikasikan-red) maka akan ada uji publik, penilaian dari masyarakat soal kapasitas dan jam terbang menteri tersebut, ujungnya tetap diserahkan ke presiden Jokowi kembali karena beliau lah yang punya hak prerogatif memilih pembantunya," tuturnya.
Selain melibatkan masyarakat, kata dia, Jokowi juga disarankan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau institusi lembaga penegak hukum lainnya untuk memeriksa rekam jejak calon menteri.
"Pak Jokowi jangan kecolongan. Harus ada upaya maksimal mengontrol dan mengawasi calon menteri dari LSM, lembaga yudikatif dan masyarakat sehingga menteri yang terpilih benar-benar bisa berbuat terbaik untuk rakyat," tuturnya.
(dam)
