Koalisi PDIP-Gerindra di MPR, PKB: Itu Tidak Mungkin
Sabtu, 27 Juli 2019 - 06:11 WIB
Koalisi PDIP-Gerindra di MPR, PKB: Itu Tidak Mungkin
A
A
A
JAKARTA - Adanya pertemuan dua poros, yakni Gondangdia dan Teuku Umar memunculkan spekulasi adanya ketidakharmonisan dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Poros Gondangdia digagas Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.
Sedangkan pertemuan poros Teuku Umar yakni antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana Jakarta Maksimus Ramses Lalongkoe menyebutkan ketidakharmonisan atau keretakan itu sangat terlihat.
Sebab, menurutnya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo pasti ada deal-deal tertentu di dalamnya.
Baik soal kemungkinan koalisi jangka panjang pada Pilpres 2024 atau koalisi dalam waktu dekat terkait penyusunan paket pimpinan MPR. Dan hal itu tidak dikehendaki parpol anggota KIK lainnya.
Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kalau ada yang mengatakan PDIP "main mata" dengan Gerindra dalam penyusunan paket pimpinan MPR, hal itu sangat tidak mungkin.
Ada berbagai pertimbangan yang sulit dipahami untuk keduanya berkoalisi dalam penyusunan paket ketua MPR dengan menjadikan calon dari salah satu parpol sebagai ketua.
"Saya melihat itu sangat-sangat tidak mungkin. Alasannya ya PDIP dan semua parpol KIK, dan juga Presiden pasti sudah punya hitungan-hitungan lebih jauh kalau membuat paket-paket seperti itu ada risiko-risiko yang harus diperhatikan," kata Cucun ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 26 Juli 2019.
Anggota DPR yang kembali terpilih untuk periode 2019-2024 ini mengatakan, dalam politik harus dibaca stabilitas yang lebih jauh lima tahun ke depan.
Karena itu, sangat tidak mungkin kalau ada paket Gerindra dan PDIP dengan menjadikan calon Gerindra sebagai ketua MPR.
Bagaimana jika kerja sama kedua parpol tersebut mengusung calon ketua MPR dari PDIP? Cucun mengatakan kemungkinan tersebut juga sulit dipahami.
Sebab, sebagai parpol pemenang pemilu, berdasarkan UU MD3, PDIP secara otomatis telah mendapatkan jatah kursi ketua DPR. Di sisi lain, PDIP juga membutuhkan dukungan dari parpol KIK lainnya.
Di sisi lain, kata Cucun, Gerindra juga pasti akan berhitung ketika hendak meninggalkan kawan koalisinya seperti PAN, PKS, dan Demokrat yang telah mendukung dalam Pilpres 2019 lalu. Termasuk berhitung tentang kemungkinan bakal kehilangan suara pada Pemilu 2024 mendatang.
"Kalaupun Gerindra bergabung dengan satu perjanjian power sharing di kabinet, pasti itu ada catatan-catatan khusus, dan pasti tidak emegang top leader seperti ketua MPR. Koalisi pasti akan tetap memperjuangkan kawan seperjuangan lah," katanya.
Dikatakan Cucun, pertemuan-pertemuan yang dilakukan para tokoh atau elite-elite parpol saat ini hanya bagian dari upaya musyawarah mufakat sehingga nantinya bisa muncul kesepakatan-kesepakatan di koalisi, baik untuk urusan kabinet maupun paket pimpinan MPR.
"Dan saya melihat pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu tidak terlalu jauh. Koalisi yang ada masih akan berjalan sebagai mana mestinya, baik antara PDIP dengan PKB, Golkar dengan Nasdem, tidak seperti yang diperdiksi para pengamat yang melihat ada keretakan. Saya punya keyakinan pasti nanti ada solusi terbaik," katanya.
Poros Gondangdia digagas Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.
Sedangkan pertemuan poros Teuku Umar yakni antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana Jakarta Maksimus Ramses Lalongkoe menyebutkan ketidakharmonisan atau keretakan itu sangat terlihat.
Sebab, menurutnya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo pasti ada deal-deal tertentu di dalamnya.
Baik soal kemungkinan koalisi jangka panjang pada Pilpres 2024 atau koalisi dalam waktu dekat terkait penyusunan paket pimpinan MPR. Dan hal itu tidak dikehendaki parpol anggota KIK lainnya.
Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kalau ada yang mengatakan PDIP "main mata" dengan Gerindra dalam penyusunan paket pimpinan MPR, hal itu sangat tidak mungkin.
Ada berbagai pertimbangan yang sulit dipahami untuk keduanya berkoalisi dalam penyusunan paket ketua MPR dengan menjadikan calon dari salah satu parpol sebagai ketua.
"Saya melihat itu sangat-sangat tidak mungkin. Alasannya ya PDIP dan semua parpol KIK, dan juga Presiden pasti sudah punya hitungan-hitungan lebih jauh kalau membuat paket-paket seperti itu ada risiko-risiko yang harus diperhatikan," kata Cucun ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 26 Juli 2019.
Anggota DPR yang kembali terpilih untuk periode 2019-2024 ini mengatakan, dalam politik harus dibaca stabilitas yang lebih jauh lima tahun ke depan.
Karena itu, sangat tidak mungkin kalau ada paket Gerindra dan PDIP dengan menjadikan calon Gerindra sebagai ketua MPR.
Bagaimana jika kerja sama kedua parpol tersebut mengusung calon ketua MPR dari PDIP? Cucun mengatakan kemungkinan tersebut juga sulit dipahami.
Sebab, sebagai parpol pemenang pemilu, berdasarkan UU MD3, PDIP secara otomatis telah mendapatkan jatah kursi ketua DPR. Di sisi lain, PDIP juga membutuhkan dukungan dari parpol KIK lainnya.
Di sisi lain, kata Cucun, Gerindra juga pasti akan berhitung ketika hendak meninggalkan kawan koalisinya seperti PAN, PKS, dan Demokrat yang telah mendukung dalam Pilpres 2019 lalu. Termasuk berhitung tentang kemungkinan bakal kehilangan suara pada Pemilu 2024 mendatang.
"Kalaupun Gerindra bergabung dengan satu perjanjian power sharing di kabinet, pasti itu ada catatan-catatan khusus, dan pasti tidak emegang top leader seperti ketua MPR. Koalisi pasti akan tetap memperjuangkan kawan seperjuangan lah," katanya.
Dikatakan Cucun, pertemuan-pertemuan yang dilakukan para tokoh atau elite-elite parpol saat ini hanya bagian dari upaya musyawarah mufakat sehingga nantinya bisa muncul kesepakatan-kesepakatan di koalisi, baik untuk urusan kabinet maupun paket pimpinan MPR.
"Dan saya melihat pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu tidak terlalu jauh. Koalisi yang ada masih akan berjalan sebagai mana mestinya, baik antara PDIP dengan PKB, Golkar dengan Nasdem, tidak seperti yang diperdiksi para pengamat yang melihat ada keretakan. Saya punya keyakinan pasti nanti ada solusi terbaik," katanya.
(shf)
