Resmi Dibubarkan, Jokowi Tawarkan TKN untuk Ajukan CV

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Dalam acara pembubaran yang berlangsung tertutup tersebut, Jokowi memberikan pengarahan kepada struktural TKN.

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy mengatakan, ada sejumlah poin yang disampaikan Jokowi. Di antaranya meminta agar meski TKN sudah resmi dibubarkan, bukan berarti hubungan kerja sama yang telah dibangun hampir setahun terakhir agar terus dilanjutkan.

Jokowi menawarkan kepada struktutal TKN untuk mengajukan curriculum vitae (CV) untuk mengisi pos kabinet. "Pak Jokowi menyampaikan banyak hal, salah satunya jangan jadikan pertemuan ini sebagai akhir, tapi harus terus ada silaturahim. Pak Jokowi juga mempersilakan yang mau setor CV (kabinet) silakan," tutur Lukman Edy, Jumat (26/7/2019).

Ketua DPP PKB ini menyebutkan, tawaran Jokowi tersebut tidak ditujukan kepada partai politik (parpol), tapi kepada siapa seluruh struktural TKN yang hadir dalam pertemuan tersebut. (Baca juga: Jokowi Sebut Koalisi Lebih Solid dari yang Sebelumnya)

Saat menawarkan tawaran tersebut, Jokowi menekankan bahwa hal terpenting bagi yang ingin mengajukan CV kabinet yaitu harus mempunyai kriteria yang mumpuni dan berani.

"Beliau tidak menyebutkan partai. Siapa saja yang mempunyai kriteria, kapasitas, bergerak cepat, silakan dicantumkan dalam CV," katanya.

Jokowi kata Lukman, meminta struktural TKN yang hadir untuk terus memberikan masukan kepada pemerintah, tetap membantu selama lima tahun ke depan, meskipun TKN sudah resmi dibubarkan.

Apakah dalam pertemuan tersebut Jokowi juga menyinggung soal portofolio menteri? Lukman mengatakan pembahasan soal menteri tidak disinggung sama sekali. "Itu belum diformulasikan, meskipun dalam pikiran beliau sebagain sudah ada," ujarnya.

Setelah pembubaran TKN, para sekjen parpol koalisi masih akan merumuskan mekanisme pertemuan dan komunikasi yang akan dilakukan, setidaknya sampai Oktober mendatang.

"Ada pertemuan terbatas para sekjen, mungkin membahas mekanisme mengawal sampai Oktober. TKN kan sudah habis, nanti dibuat apa mekanismenya," pungkasnya.