Tiga Kemungkinan Perubahan Peta Koalisi Jokowi
Kamis, 25 Juli 2019 - 19:58 WIB
Tiga Kemungkinan Perubahan Peta Koalisi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat dan pertemuan sebelumnya Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo memunculkan berbagai spekulasi mengenai perubahan peta koalisi.
Pengamat Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan dari pergerakan politik yang terjadi, ada tiga kemungkinan perubahan peta politik koalisi. Kemungkinan pertama yaitu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma’ruf Amin tetap bertahan dengan 10 parpol yang ada, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Perindo, Hanura, PKPI, PSI, dan PBB, plus Gerindra.
Kemungkinan kedua yaitu bergabungnya PAN dan Partai Demokrat dalam KIK. ”Tapi kalau misalnya Gerindra masuk maka dugaan saya PAN dan Demokrat bisa keluar karena potensi suara non Jokowi yang mencapai di atas 44 persen merupakan potensi suara yang cukup besar,” ujar Arya diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Gerindra Gabung Ancaman Kursi Koalisi?” di Media Center DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Selanjutnya skenario ketiga yakni Jokowi akan tetap mempertahankan koalisi yang ada sekarang dengan 10 parpol. Lima di antaranya parpol yang lolos ke Parlemen.
Arya menuturkan, bagi Jokowi sendiri kondisi yang ada tidak mudah dalam menyikapi perkembangan politik yang ada. Sebab, dengan adanya move politik yang terjadi, baik yang dilakukan oleh Megawati-Prabowo maupun Surya Paloh bersama Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Suharso Monoarfa, bisa saja parpol 01 akan melakukan renegosiasi ulang atas move politik yang dilakukan PDIP-Gerindra.
”Kalau mengancam keluar itu bisa mengeras, tapi saya rasa itu tidak sampai,” katanya.
Dikatakan Arya, sebenarnya selain eksekutif yang kuat, negara ini juga membutuhkan legislatif yang kuat dengan hadirnya parpol oposisi sebagai penyeimbang. ”Kita gembira karena PKS sudah menyatakan sebagai oposisi. Parpol lainnya (Gerindra, PAN, dan Demokrat) belum jelas,” ucap dia.
Menurutnya, hingga saat ini belum melihat blue print seperti apa dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin mendatang. Pidato Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu dengan menyebutkan lima program prioritas dinilai belum bisa dijadikan sebagai gambaran kabinet seperti apa yang diinginkan Jokowi.
Ketidakjelasan inilah yang bisa menimbulkan partai-partai bermanuver. ”Jokowi akan kesulitan dalam memulai negosiasi sejak awal,” tutupnya.
Pengamat Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan dari pergerakan politik yang terjadi, ada tiga kemungkinan perubahan peta politik koalisi. Kemungkinan pertama yaitu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma’ruf Amin tetap bertahan dengan 10 parpol yang ada, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Perindo, Hanura, PKPI, PSI, dan PBB, plus Gerindra.
Kemungkinan kedua yaitu bergabungnya PAN dan Partai Demokrat dalam KIK. ”Tapi kalau misalnya Gerindra masuk maka dugaan saya PAN dan Demokrat bisa keluar karena potensi suara non Jokowi yang mencapai di atas 44 persen merupakan potensi suara yang cukup besar,” ujar Arya diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Gerindra Gabung Ancaman Kursi Koalisi?” di Media Center DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Selanjutnya skenario ketiga yakni Jokowi akan tetap mempertahankan koalisi yang ada sekarang dengan 10 parpol. Lima di antaranya parpol yang lolos ke Parlemen.
Arya menuturkan, bagi Jokowi sendiri kondisi yang ada tidak mudah dalam menyikapi perkembangan politik yang ada. Sebab, dengan adanya move politik yang terjadi, baik yang dilakukan oleh Megawati-Prabowo maupun Surya Paloh bersama Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Suharso Monoarfa, bisa saja parpol 01 akan melakukan renegosiasi ulang atas move politik yang dilakukan PDIP-Gerindra.
”Kalau mengancam keluar itu bisa mengeras, tapi saya rasa itu tidak sampai,” katanya.
Dikatakan Arya, sebenarnya selain eksekutif yang kuat, negara ini juga membutuhkan legislatif yang kuat dengan hadirnya parpol oposisi sebagai penyeimbang. ”Kita gembira karena PKS sudah menyatakan sebagai oposisi. Parpol lainnya (Gerindra, PAN, dan Demokrat) belum jelas,” ucap dia.
Menurutnya, hingga saat ini belum melihat blue print seperti apa dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin mendatang. Pidato Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu dengan menyebutkan lima program prioritas dinilai belum bisa dijadikan sebagai gambaran kabinet seperti apa yang diinginkan Jokowi.
Ketidakjelasan inilah yang bisa menimbulkan partai-partai bermanuver. ”Jokowi akan kesulitan dalam memulai negosiasi sejak awal,” tutupnya.
(kri)
