Wantannas Kembangkan Grand Design Sistem Informasi Bela Negara
Rabu, 24 Juli 2019 - 19:52 WIB
Wantannas Kembangkan Grand Design Sistem Informasi Bela Negara
A
A
A
JAKARTA - Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengembangkan grand design sistem informasi dan pelaporan bela negara. Hal itu untuk mempermudah Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan secara akurat dan real-time.
"Grand design akan menjadi wadah tata kelola informasi bela negara yang dapat dimanfaatkan semua pihak sesuai standar baku yang telah ditetapkan. Sistem informasi ini nantinya membantu menyajikan informasi yang akurat dan real-time guna pengambilan keputusan oleh Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksda TNI Achmad Djamaludin saat membuka Lokakarya Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Aksi Bela Negara 2019 di Hotel Mercure Convention Centre, Rabu (24/7/2019).
Lokakarya ini merupakan bagian dari Aksi Nasional Bela Negara yang diatur dalam INPRES no 7 Tahun 2018. Menurut dia, Pelaksanaan program bela negara merupakan implementasi dari Nawacita Kabinet Kerja Jokowi-JK yang diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk pula pengelolaan informasinya yang masih belum seragam.
“Lokakarya ini diharapkan dapat menjadi ajang tukar pendapat untuk saling melengkapi, menyamakan persepsi dan memperbaiki implementasi yang telah berjalan sehingga informasi dapat dengan cepat diketahui oleh Presiden” ujarnya.
Dia menyebut, ada empat sasaran yang menjadi target dari pelaksanaan lokakarya ini, yaitu terciptanya grand design pengembangan sistem informasi dan pelaporan bela negara, terdigitalisasinya modul dan perangkat pendidikan bela negara, tersedianya dokumen aplikasi dan terakhir terbentuknya cluster diskusi interaktif terkait program.
Konsep kekinian dalam implementasi bela negara tentunya perlu didukung dengan tersedianya informasi yang lengkap dan terintegrasi dari semua Kementerian/Lembaga, maka dibutuhkan terobosan sistem dalam penatakelolaannya. Dia menyebut, lokakarya yang berlangsung hingga Jumat, 26 Juli ini dihadiri perwakilan dari Kementerian/Lembaga, LPNK, lembaga non-struktural, provinsi, kabupaten/kota dan para pakar.
Ketua Panitia Pelaksana Lokakarya Brigjen TNI Syachriyal E. Siregar menerangkan, kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman dalam hal pelaporan bela negara berbasis sistem informasi.
”Sesuai dengan strategi implementasi bela negara yang mensinergikan pentahelix dari unsur-unsur dalam negara dan masyarakat, lokakarya ini pun melibatkan tidak terbatas pada Kementerian/Lembaga saja tapi juga stakeholders terkait termasuk pihak swasta,” kata dia.
Dia menambahkan, bela negara jangan dipahami sebagai konsep wajib militer, melainkan bagaimana menanamkan rasa rela berkorban bagi bangsa dan negara, sesuai dengan tujuannya yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
"Dengan adanya program bela negara diharapkan masyarakat dapat memahami dan berperan sesuai kapasitasnya masing-masing karena ini bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja melainkan urusan semua warga negara," ucapnya.
"Grand design akan menjadi wadah tata kelola informasi bela negara yang dapat dimanfaatkan semua pihak sesuai standar baku yang telah ditetapkan. Sistem informasi ini nantinya membantu menyajikan informasi yang akurat dan real-time guna pengambilan keputusan oleh Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksda TNI Achmad Djamaludin saat membuka Lokakarya Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Aksi Bela Negara 2019 di Hotel Mercure Convention Centre, Rabu (24/7/2019).
Lokakarya ini merupakan bagian dari Aksi Nasional Bela Negara yang diatur dalam INPRES no 7 Tahun 2018. Menurut dia, Pelaksanaan program bela negara merupakan implementasi dari Nawacita Kabinet Kerja Jokowi-JK yang diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk pula pengelolaan informasinya yang masih belum seragam.
“Lokakarya ini diharapkan dapat menjadi ajang tukar pendapat untuk saling melengkapi, menyamakan persepsi dan memperbaiki implementasi yang telah berjalan sehingga informasi dapat dengan cepat diketahui oleh Presiden” ujarnya.
Dia menyebut, ada empat sasaran yang menjadi target dari pelaksanaan lokakarya ini, yaitu terciptanya grand design pengembangan sistem informasi dan pelaporan bela negara, terdigitalisasinya modul dan perangkat pendidikan bela negara, tersedianya dokumen aplikasi dan terakhir terbentuknya cluster diskusi interaktif terkait program.
Konsep kekinian dalam implementasi bela negara tentunya perlu didukung dengan tersedianya informasi yang lengkap dan terintegrasi dari semua Kementerian/Lembaga, maka dibutuhkan terobosan sistem dalam penatakelolaannya. Dia menyebut, lokakarya yang berlangsung hingga Jumat, 26 Juli ini dihadiri perwakilan dari Kementerian/Lembaga, LPNK, lembaga non-struktural, provinsi, kabupaten/kota dan para pakar.
Ketua Panitia Pelaksana Lokakarya Brigjen TNI Syachriyal E. Siregar menerangkan, kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman dalam hal pelaporan bela negara berbasis sistem informasi.
”Sesuai dengan strategi implementasi bela negara yang mensinergikan pentahelix dari unsur-unsur dalam negara dan masyarakat, lokakarya ini pun melibatkan tidak terbatas pada Kementerian/Lembaga saja tapi juga stakeholders terkait termasuk pihak swasta,” kata dia.
Dia menambahkan, bela negara jangan dipahami sebagai konsep wajib militer, melainkan bagaimana menanamkan rasa rela berkorban bagi bangsa dan negara, sesuai dengan tujuannya yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
"Dengan adanya program bela negara diharapkan masyarakat dapat memahami dan berperan sesuai kapasitasnya masing-masing karena ini bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja melainkan urusan semua warga negara," ucapnya.
(cip)
