PPP Usul Kursi Ketua MPR untuk DPD
Senin, 22 Juli 2019 - 19:02 WIB
PPP Usul Kursi Ketua MPR untuk DPD
A
A
A
JAKARTA - PPP mengusulkan kursi Ketua MPR diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Langkah tersebut dilakukan apabila tidak terjadi kesepakatan antara pimpinan partai politik.
"Kenapa enggak DPD jadi ketua, jadi komposisi ketua MPR nya dari DPD," ujar anggota Fraksi PPP MPR Achmad Baidowi dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk Musyawarah Mufakat untuk Pimpinan MPR' di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Dia mengungkapkan periode lalu juga pernah diusulkan. Namun, usulan Ketua MPR dari DPD itu ditolak pada periode lalu. "Itu bisa saja dan di undang-undang enggak dilarang sebagai titik temu, apakah hal itu memungkinkan, dalam politik bisa saja munkin, namun demikian pengalaman yang lalu komposisi yang menempatkan Ketua DPD sebagai Ketua MPR itu pernah kalah kalau hitung-hitungan head to head," kata anggota Komisi II DPR RI ini.
Dia menambahkan, jika Fraksi Partai Gerindra menginginkan kursi Ketua MPR bisa dibicarakan bersama. "Kalau cocok satu paket ya tinggal satu paket saja, enggak usah ramai-ramai tinggal dikukuhkan di sidang MPR," ujarnya.
"Kenapa enggak DPD jadi ketua, jadi komposisi ketua MPR nya dari DPD," ujar anggota Fraksi PPP MPR Achmad Baidowi dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk Musyawarah Mufakat untuk Pimpinan MPR' di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Dia mengungkapkan periode lalu juga pernah diusulkan. Namun, usulan Ketua MPR dari DPD itu ditolak pada periode lalu. "Itu bisa saja dan di undang-undang enggak dilarang sebagai titik temu, apakah hal itu memungkinkan, dalam politik bisa saja munkin, namun demikian pengalaman yang lalu komposisi yang menempatkan Ketua DPD sebagai Ketua MPR itu pernah kalah kalau hitung-hitungan head to head," kata anggota Komisi II DPR RI ini.
Dia menambahkan, jika Fraksi Partai Gerindra menginginkan kursi Ketua MPR bisa dibicarakan bersama. "Kalau cocok satu paket ya tinggal satu paket saja, enggak usah ramai-ramai tinggal dikukuhkan di sidang MPR," ujarnya.
(cip)
