Permintaan RUPSLB BUMN Dipertanyakan

DALAM sepekan ini, sorotan tajam terus mengarah kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, kementerian di bawah kepemimpinan Rini Soemarno itu telah meminta lima perusahaan negara yang sudah go public untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) segera. Kelima perusahaan yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Sorotan tajam atas permintaan RUPSLB perusahaan pelat merah tersebut karena sejumlah kalangan mengaitkan dengan kondisi politik dewasa ini. Suara sumbang pun sulit dibendung bahwa itu bagian dari langkah strategis Rini Soemarno agar tetap punya jejaring bila tidak berada lagi di lingkungan BUMN.Suara miring itu sah saja meski upaya untuk membuktikan tentu tidak semudah melontarkan tuduhan. Untuk mengantisipasi soal RUPSLB yang mengundang tanya besar agar tidak menjadi isu bola liar, penjelasan resmi yang disampaikan tertulis oleh Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, mencoba menjernihkan masalah. Dalam penjelasannya, Gatot membeberkan RUPSLB merupakan bagian dari evaluasi kinerja BUMN yang dilaksanakan sesuai dengan aturan main pasar modal. Setidaknya tiga hal yang dituju dengan digelarnya RUPSLB: mengevaluasi kinerja laporan keuangan selama semester satu 2019, mengubah susunan pengurus perseroan, dan manajemen bisa mengusulkan agenda tambahan untuk aksi korporasi dengan persetujuan pemegang saham, di antaranya akuisisi dan penerbitan obligasi.
Terlepas dari persoalan permintaan Kementerian BUMN, agar empat perbankan dan satu perusahaan gas milik negara menyelenggarakan RUPSL segera, menarik mencermati sepak terjang sejumlah BUMN yang mulai fokus go internasional belakangan ini. Kabar terbaru, di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Osaka, Jepang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi (KAS) Mohammed bin Salman, menyampaikan keinginan Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan KAS. BUMN konstruksi siap mendukung pembangunan sektor perumahan dan konstruksi proyek hingga proyek sektor perkeretaapian. Saat ini dua perusahaan negara yakni PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya, yang berpengalaman dalam bidang konstruksi dan properti sudah memiliki kantor perwakilan di KAS.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno telah memboyong sembilan perusahaan negara ke Vientiane, Laos untuk menjajaki sejumlah peluang bisnis di negara sekawasan itu. Pada kesempatan itu, sejumlah BUMN sudah menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Phonsavanh Group yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah Laos. Lebih konkret, Waskita Karya telah ekspansi ke Filipina dan Laos untuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian dengan menggandeng PT Industri Kereta Api (Inka) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Mengapa manajemen Waskita Karya memilih ekspansi bisnis ke Filipina dan Laos, padahal harus bertarung dengan China? Alasan pihak manajemen perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham WSKT itu karena memiliki angka kelaikan hidup tak jauh berbeda Indonesia.
Membahas sepak terjang BUMN yang sudah mulai go international tanpa menyentuh bagaimana kinerja di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, terasa kurang lengkap. Dalam publikasi Kementerian BUMN telah dibeberkan total aset BUMN sudah mencapai USD573,93 miliar hingga akhir tahun lalu atau sekitar Rp8.092 triliun, padahal pada 2015 aset yang tercatat baru USD402,8 miliar. Begitu pula laba keseluruhan perusahaan negara, telah terdongkrak dari USD10,49 miliar pada 2015 melonjak menjadi USD15 miliar pada 2018. Adapun kontribusi perusahaan pelat merah terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mencapai Rp422 triliun dalam bentuk dividen dan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Meski demikian, sejumlah BUMN masih harus mendapat perhatian khusus karena masih merugi.
Selain itu, empat BUMN berdasarkan versi majalah Forbes masuk dalam daftar perusahaan publik terbesar di dunia pada 2019, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Pencapaian prestasi BUMN tersebut oleh Menteri Rini Soemarno dinilai sebagai bukti keseriusan dalam mewujudkan perusahaan negara dengan kinerja yang terbaik. Karena itu, permintaan RUPSLB untuk lima BUMN oleh Kementerian BUMN lepas dari unsur politis, apalagi untuk "melanggengkan" jaringan kelompok tertentu. Kita percaya kinerja BUMN yang sudah mulai bersinergi satu dengan yang lain semakin berjaya untuk kepentingan bangsa dan negara semata.