Kasus Novel Baswedan, Istana Ungkap Alasan Tak Bentuk Tim Independen
Jum'at, 19 Juli 2019 - 19:40 WIB
Kasus Novel Baswedan, Istana Ungkap Alasan Tak Bentuk Tim Independen
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan bahwa sulitnya kasus penyerangan Novel Baswedan menjadi salah satu alasan pemberian waktu tiga bulan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Menurutnya jika dibentuk tim baru maka akan membuat proses penuntasan kasus kembali ke awal.
Seperti diketahui salah satu rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) adalah membentuk tim teknis lapangan yang bertugas mengungkap kasus penyerangan Novel.
“Presiden memerintahkan yang tiga bulan kepolisian menyelesaikan itu, nanti kalau dibentuk TGPF lagi berangkat dari 0 lagi. Lama lagi,” ujar Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Moeldoko berharap kepolisian dapat menuntasakan kasus penyerangan ini. Dia mengingatkan Kapolri agar hati-hati dalam menuntaskan kasus tersebut.
“Masyarakat percaya kepada tim yang saat ini lebih mendalami indikator awal, ya harapannya bisa terjawab. Dan hati-hati presiden sudah memberi waktu tiga bulan, bukan enam bulan. Kalau apolri enam bulan, presiden minta tiga bulan,” paparnya.
Terkait desakan pembentukan tim independen di bawah presiden, mantan Panglima TNI mengatakan bahwa tidak semua hal harus diambil alih presiden. Menurutnya hal tersebut merupakan hal teknis.
“Kalau semua diambil alih presiden, nanti ngapain yang di bawah? Jangan, presiden itu jangan dibebani hal teknis dong. Nanti akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan strategis. Teknis ada Kapolri, sampai tuntas,” tandasnya.
Moeldoko menilai bahwa desakan itu muncul karena persepsi yang dibangun beberapa pihak. “Jangan kita berpersepsi. Ini negara hukum bukan persepsi,” tutupnya.
Seperti diketahui salah satu rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) adalah membentuk tim teknis lapangan yang bertugas mengungkap kasus penyerangan Novel.
“Presiden memerintahkan yang tiga bulan kepolisian menyelesaikan itu, nanti kalau dibentuk TGPF lagi berangkat dari 0 lagi. Lama lagi,” ujar Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Moeldoko berharap kepolisian dapat menuntasakan kasus penyerangan ini. Dia mengingatkan Kapolri agar hati-hati dalam menuntaskan kasus tersebut.
“Masyarakat percaya kepada tim yang saat ini lebih mendalami indikator awal, ya harapannya bisa terjawab. Dan hati-hati presiden sudah memberi waktu tiga bulan, bukan enam bulan. Kalau apolri enam bulan, presiden minta tiga bulan,” paparnya.
Terkait desakan pembentukan tim independen di bawah presiden, mantan Panglima TNI mengatakan bahwa tidak semua hal harus diambil alih presiden. Menurutnya hal tersebut merupakan hal teknis.
“Kalau semua diambil alih presiden, nanti ngapain yang di bawah? Jangan, presiden itu jangan dibebani hal teknis dong. Nanti akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan strategis. Teknis ada Kapolri, sampai tuntas,” tandasnya.
Moeldoko menilai bahwa desakan itu muncul karena persepsi yang dibangun beberapa pihak. “Jangan kita berpersepsi. Ini negara hukum bukan persepsi,” tutupnya.
(kri)
