Gerindra Minta Kursi Ketua MPR, Golkar Klaim Lebih Layak
Jum'at, 19 Juli 2019 - 16:02 WIB
Gerindra Minta Kursi Ketua MPR, Golkar Klaim Lebih Layak
A
A
A
JAKARTA - Keinginan Partai Gerindra untuk mendapatkan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode lima tahun mendatang diperkirakan tidak ada mulus.
Keinginan itu akan mendapatkan rintangan dari partai politik (parpol) pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sebut saja Partai Golkar.
Partai berlambang pohon beringin itu mengklaim lebih layak menempatkan kadernya duduk sebagai ketua MPR. Alasan Golkar karena meraih kursi terbanyak kedua setelah PDIP pada Pemilu 2019.
“Kursi Ketua MPR itu logisnya diduduki partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR yang diduduki Partai Golkar. Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu, belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada SINDOnews di Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Sodik Mujahid mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari partainya. Hal itu dilandasi dengan semangat rekonsilasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan presatuan bangsa.
Adapun semangat itu pertama diwujudkan oleh anggota MPR yang berasal dari DPR dan DPD, terutama para pimpinan partai dalam menentukan ketua MPR.
"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo. Komposisi ketua MPR dan DPR diatas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024," tutur Sodik.
Pernyataan Sodik ditanggapi Ace yang menilai pembicaraan rekonsiliasi bukan sekadar bagi-bagi kursi. Jika memang Gerindra berkeinginan duduk di kursi Ketua MPR sebagai syarat rekonsiliasi, hal itu perlu dibicarakan bersama dengan seluruh parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.
“Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekadar bagi-bagi kursi. Kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan di dalam KIK (Koalisi Indonesia Kerja),” kata Ace.
Apalagi, kata dia, sistem pemilihan Ketua MPR itu dilakukan dengan sistem paket. Keinginan Gerindra itu sangat mungkin dilakukan dan terbuka bagi Gerindra melakukan pembicaraan dengan partai lain.
“Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk lebih menyolidkan dukungan ketua MPR untuk Partai Golkar,” tuturnya.
Keinginan itu akan mendapatkan rintangan dari partai politik (parpol) pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sebut saja Partai Golkar.
Partai berlambang pohon beringin itu mengklaim lebih layak menempatkan kadernya duduk sebagai ketua MPR. Alasan Golkar karena meraih kursi terbanyak kedua setelah PDIP pada Pemilu 2019.
“Kursi Ketua MPR itu logisnya diduduki partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR yang diduduki Partai Golkar. Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu, belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada SINDOnews di Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Sodik Mujahid mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari partainya. Hal itu dilandasi dengan semangat rekonsilasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan presatuan bangsa.
Adapun semangat itu pertama diwujudkan oleh anggota MPR yang berasal dari DPR dan DPD, terutama para pimpinan partai dalam menentukan ketua MPR.
"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo. Komposisi ketua MPR dan DPR diatas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024," tutur Sodik.
Pernyataan Sodik ditanggapi Ace yang menilai pembicaraan rekonsiliasi bukan sekadar bagi-bagi kursi. Jika memang Gerindra berkeinginan duduk di kursi Ketua MPR sebagai syarat rekonsiliasi, hal itu perlu dibicarakan bersama dengan seluruh parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.
“Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekadar bagi-bagi kursi. Kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan di dalam KIK (Koalisi Indonesia Kerja),” kata Ace.
Apalagi, kata dia, sistem pemilihan Ketua MPR itu dilakukan dengan sistem paket. Keinginan Gerindra itu sangat mungkin dilakukan dan terbuka bagi Gerindra melakukan pembicaraan dengan partai lain.
“Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk lebih menyolidkan dukungan ketua MPR untuk Partai Golkar,” tuturnya.
(dam)
