PBB Ikut Dukung Wacana Jokowi Hapus Lembaga Negara Tak Produktif
Jum'at, 19 Juli 2019 - 10:22 WIB
PBB Ikut Dukung Wacana Jokowi Hapus Lembaga Negara Tak Produktif
A
A
A
JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai salah satu pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin mendukung upaya Presiden Jokowi yang ingin lembaga negara lebih efisien, termasuk jika Presiden menghapus lembaga yang dinilai tidak produktif.
Ketua bidang Pemenangan Presiden DPP PBB, Sukmo Harsono menilai, pemerintahan yang efisien akan lebih lincah dan memudahkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.
"Oleh sebab itu rencana Pembubaran lembaga negara yang tidak produktif bukan hanya memangkas anggaran tetapi juga bermanfaat dalam hal memutus mata rantai birokrasi," ujar Sukmo saat dihubungi SINDOnews, Jumat (19/7/2019).
Sukmo berharap, semua pihak harus merespon pernyataan Jokowi yang mengancam akan membubarkan lembaga yang tidak produktif itu dengan kacamata perbaikan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Menurut Sukmo, selain pembubaran lembaga perlu juga reposisi kewenangan dalam kementerian. Sebagai contoh, terkait tatakelola industri garam perlu dipertimbangkan agar cukup satu pintu melalui PT Garam dan Bulog.
"Presiden Jokowi saya kira sudah tepat apabila memberi kesempatan Pak Yusril untuk kembali ke Kementerian Kumham, agar bisa membatu membenahi Undang-Undang dan Paraturan antar lembaga yang tumpang tindih dan saling menghambat dalam menunjang Visi Indonesia," paparnya.
Ketua bidang Pemenangan Presiden DPP PBB, Sukmo Harsono menilai, pemerintahan yang efisien akan lebih lincah dan memudahkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.
"Oleh sebab itu rencana Pembubaran lembaga negara yang tidak produktif bukan hanya memangkas anggaran tetapi juga bermanfaat dalam hal memutus mata rantai birokrasi," ujar Sukmo saat dihubungi SINDOnews, Jumat (19/7/2019).
Sukmo berharap, semua pihak harus merespon pernyataan Jokowi yang mengancam akan membubarkan lembaga yang tidak produktif itu dengan kacamata perbaikan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Menurut Sukmo, selain pembubaran lembaga perlu juga reposisi kewenangan dalam kementerian. Sebagai contoh, terkait tatakelola industri garam perlu dipertimbangkan agar cukup satu pintu melalui PT Garam dan Bulog.
"Presiden Jokowi saya kira sudah tepat apabila memberi kesempatan Pak Yusril untuk kembali ke Kementerian Kumham, agar bisa membatu membenahi Undang-Undang dan Paraturan antar lembaga yang tumpang tindih dan saling menghambat dalam menunjang Visi Indonesia," paparnya.
(maf)
