Hadiri Milad DMI, Para Tokoh Ajak Hilangkan Polarisasi Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi Islam menghadiri acara halal bihalal dan seminar sehari yang digelar Dewan Masjid Islam (DMI) di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (17/72019).
Dengan mengangkat tema Islam Rahmatan lil ’ Alamin sebagai Modal Utama Membangun Bangsa, acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI Husuf Kalla. Acara ini dalam rangka memperingati Milad ke-47 DMI.
Keynote speaker adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin yang Cawapres terpilih 2019. Hadir sebagai narasumber acara ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, ahli tafsir Indonesia Prof DR KH Quraish Shihab.
Ketua panitia acara ini, KH Abdul Manan A Ghani mengatakan, seminar mencermati dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, yakni masyarakat masih mengalami keterbelahan akibat perbedaan dukungan pada perhelatan pemilu presiden dan legislatif tahun 2019.
"Oleh karena itu perlu dilakukan silaturahim para tokoh agama, ulama, pimpinan ormas Islam, dan elite politik untuk mempersatukan kembali masyarakat yang terpecah dan meredakan ketegangan politik," katanya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (17/7/2019).
Dalam acara ini disepakati sejumlah hal, yakni pertama, menghilangkan polarisasi politik atas dasar apapun juga, dan menganggap proses politik Pilpres 2019 sudah selesai sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi.
Kedua, bersama-sama memerangi hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketiga, mencegah narasai-narasi yang menggunakan label keagamaan yang sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Keempat, memberikan pendidikan politik yang mencerahkan dan mendewasakan unyuk meningkatkan kualitas politik dan demokrasi di Indonesia.
Kelima, menyebarluaskan nilai-nilai Islam ahlussunnah wal jamaah yang wasathiyah dan rahmatan lil alamin.
Dari acara ini, para tokoh juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendukung secara maksimal seluruh upaya untuk menyebarluaskan pemahaman Islam wasathiyah dan rahmatan lil alamin.
"Seluruh lembaga pendidikan dakwah, baik formal maupun informal memberikan muatan Islam wasathiyah dan kebangsaan kepada seluruh kader muballigh/mubalighoh-nya," kata Abdul Manan.
MUI bersama DMI dan ormas Islam lainnya diminta untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader muballigh/ah kaum millenial dengan penekanan pada kompetensi Islam wasathiyah dan paham kebangsaannya.
"Para mubaligh dan mubaligh mendapatkan sertifikasi kompetensi dakwah Islam wasathiyah dan kebangsaan," tandasnya.
Selain itu juga direkomendasikan agar masjid-masjid atau masyarakat menggunakan penceramah/dai yang sudah memiliki sertifikat MUI.
Dengan mengangkat tema Islam Rahmatan lil ’ Alamin sebagai Modal Utama Membangun Bangsa, acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI Husuf Kalla. Acara ini dalam rangka memperingati Milad ke-47 DMI.
Keynote speaker adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin yang Cawapres terpilih 2019. Hadir sebagai narasumber acara ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, ahli tafsir Indonesia Prof DR KH Quraish Shihab.
Ketua panitia acara ini, KH Abdul Manan A Ghani mengatakan, seminar mencermati dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, yakni masyarakat masih mengalami keterbelahan akibat perbedaan dukungan pada perhelatan pemilu presiden dan legislatif tahun 2019.
"Oleh karena itu perlu dilakukan silaturahim para tokoh agama, ulama, pimpinan ormas Islam, dan elite politik untuk mempersatukan kembali masyarakat yang terpecah dan meredakan ketegangan politik," katanya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (17/7/2019).
Dalam acara ini disepakati sejumlah hal, yakni pertama, menghilangkan polarisasi politik atas dasar apapun juga, dan menganggap proses politik Pilpres 2019 sudah selesai sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi.
Kedua, bersama-sama memerangi hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketiga, mencegah narasai-narasi yang menggunakan label keagamaan yang sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Keempat, memberikan pendidikan politik yang mencerahkan dan mendewasakan unyuk meningkatkan kualitas politik dan demokrasi di Indonesia.
Kelima, menyebarluaskan nilai-nilai Islam ahlussunnah wal jamaah yang wasathiyah dan rahmatan lil alamin.
Dari acara ini, para tokoh juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendukung secara maksimal seluruh upaya untuk menyebarluaskan pemahaman Islam wasathiyah dan rahmatan lil alamin.
"Seluruh lembaga pendidikan dakwah, baik formal maupun informal memberikan muatan Islam wasathiyah dan kebangsaan kepada seluruh kader muballigh/mubalighoh-nya," kata Abdul Manan.
MUI bersama DMI dan ormas Islam lainnya diminta untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader muballigh/ah kaum millenial dengan penekanan pada kompetensi Islam wasathiyah dan paham kebangsaannya.
"Para mubaligh dan mubaligh mendapatkan sertifikasi kompetensi dakwah Islam wasathiyah dan kebangsaan," tandasnya.
Selain itu juga direkomendasikan agar masjid-masjid atau masyarakat menggunakan penceramah/dai yang sudah memiliki sertifikat MUI.
(dam)