PKS: Oposisi Bukan Soal Hitung-hitungan Kekuatan Politik
Selasa, 16 Juli 2019 - 17:46 WIB
PKS: Oposisi Bukan Soal Hitung-hitungan Kekuatan Politik
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan masih konsisten untuk berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbangan.
Kendati demikian sikap tersebut belum diputuskan secara resmi. PKS meyakini oposisi bukan soal seberapa besar kekuatan politik oposisi, tapi lebih pada mengambil peran sebagai pengawas dan penyeimbang (check and balance) pemerintah.
“Sampai saat ini PKS masih menetapkan, masih berada di luar pemerintahan. Sikap resminya nanti disampaikan sesudah Musyawarah Majelis Syuro. Nanti yang memutuskan sikap secara formal adalah Musyawarah Majelis Syura nanti sebelum akhir tahun ini,” tutur Ketua DPP PKS Bidang Hubungan Masyarakat, Ledia Hanifa Amaliah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Namun, lanjut Ledia, jika dilihat dari suara PKS selama ini, PKS selalu memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah demi pembangunan Indonesia. Kekuatan politik oposisi di parlemen itu bukan menjadi soal.
Contohnya, dalam pandangan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi untuk laporan pertanggungjawaban APBN 2018, 45 kali Menteri Keuangan (Menkeu) menyebut masukan dari Fraksi PKS, dan Menkeu sepakat terhadap enam pandangan dari PKS.
“Sebelumnya mau di mana pun juga, toh kita enggak di pemerintahan kan, kita juga tetap memberikan masukan-masukan konstruktif untuk pemerintah. Ini merupakan bagian kita, karena bagaimanapun juga harus ada balances, check and balances harus jalan,” ucap Ledia.
Karena itu, anggota Komisi X DPR ini menegaskan oposisi itu bukan soal angka kekuatan di Parlemen tetapi fungsi check and balances terhadap pemerintah. Sehingga, PKS akan konsisten akan itu.
“Bukan soal angka. Tapi harus ada fungsi check and balances dalam pemerintahan harus ada itu,” katanya.
Kendati demikian sikap tersebut belum diputuskan secara resmi. PKS meyakini oposisi bukan soal seberapa besar kekuatan politik oposisi, tapi lebih pada mengambil peran sebagai pengawas dan penyeimbang (check and balance) pemerintah.
“Sampai saat ini PKS masih menetapkan, masih berada di luar pemerintahan. Sikap resminya nanti disampaikan sesudah Musyawarah Majelis Syuro. Nanti yang memutuskan sikap secara formal adalah Musyawarah Majelis Syura nanti sebelum akhir tahun ini,” tutur Ketua DPP PKS Bidang Hubungan Masyarakat, Ledia Hanifa Amaliah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Namun, lanjut Ledia, jika dilihat dari suara PKS selama ini, PKS selalu memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah demi pembangunan Indonesia. Kekuatan politik oposisi di parlemen itu bukan menjadi soal.
Contohnya, dalam pandangan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi untuk laporan pertanggungjawaban APBN 2018, 45 kali Menteri Keuangan (Menkeu) menyebut masukan dari Fraksi PKS, dan Menkeu sepakat terhadap enam pandangan dari PKS.
“Sebelumnya mau di mana pun juga, toh kita enggak di pemerintahan kan, kita juga tetap memberikan masukan-masukan konstruktif untuk pemerintah. Ini merupakan bagian kita, karena bagaimanapun juga harus ada balances, check and balances harus jalan,” ucap Ledia.
Karena itu, anggota Komisi X DPR ini menegaskan oposisi itu bukan soal angka kekuatan di Parlemen tetapi fungsi check and balances terhadap pemerintah. Sehingga, PKS akan konsisten akan itu.
“Bukan soal angka. Tapi harus ada fungsi check and balances dalam pemerintahan harus ada itu,” katanya.
(dam)
