PDIP Sarankan 4 Parpol Pendukung Prabowo Tetap Jadi Oposisi

JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menyarankan agar empat parpol di luar pemerintahan tetap memegang peranan sebagai mitra penyeimbang pemerintah atau oposisi. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Visi Indonesia menyatakan bahwa oposisi itu mulia selama tidak menebar kebencian.

“Ya saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sudah jelas bahwa dalam membangun suatu pemerintahan yang demokratis kita membutuhkan partai penyeimbang yang ada di luar pemerintahan. Dan partai yang ada di luar pemerintahan pun itu suatu kehormatan,” ujar Andreas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Andreas memaparkan, PDIP sendiri punya pengalaman 10 tahun sebagai oposisi. PDIP menunjukkan bahwa konsistensi sikap antara apa yang disampaikan saat berkampanye dengan apa yang kita lakukan setelah proses pemilu selesai. Meskipun selama 10 tahun PDIP menjadi partai di luar pemerintahan, rakyat tetap menghormati PDIP.

“Dan akhirnya terbukti bahwa rakyat kembali memilih PDI Perjuangan,” imbuh Andreas.

Menurut Andreas, soal koalisi pemerintah terbuka atau tertutup terhadap empat parpol tersebut merupakan ranah antar parpol dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Yang pasti, penyeimbang itu suatu kebutuhan dan dinamika politik itu membutuhkan parpol di luar pemerintah.

Terlebih, ada 45% rakyat yang tidak memilih Jokowi dalam Pemilu Presiden (Pilpres) yang membutuhkan kanalisasi politik lewat parpol non pemerintah yang ada di Parlemen.

“Ada 45% yang tidak memilih Pak Jokowi. Ini kan butuh kanalisasi dan kanalisasi politik dalam suatu sistem yang demokratis itu adalah melalui partai-partai di luar pemerintahan yang ada di DPR,” jelasnya.

Karena itu, Andreas menyarankan kepada empat partai itu yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat untuk tidak bergabung dengan pemerintah. Karena, rakyat membutuhkan parpol non pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dari mereka yang waktu itu tidak memilih Jokowi.

Dia menambahkan tidak menjadi partai yang ada di dalam pemerintahan tidak akan membuat partai bubar selama tetap konsisten bersama dengan rakyat dan siapa tahu bisa bersama lagi di periode mendatang.

“Ya kalau saya menyarankan seperti itu (tetap di luar pemerintah). Dan kalau dilihat dari niat yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo pun menyampaikan ketika bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga menyampaikan, bahwa kami akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Itu kan adalah sinyal keinginan Partai Gerindra untuk di luar pemerintahan,” tandasnya.