KPU Sebut Tak Semua Perkara di Papua Soal Jarak Jauh

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai tidak semua perkara juga kendala pemilu yang terjadi di Papua lantaran jarak jauh. Komisoner Hasyim Asy'ari menilai meskipun menjadi salah satu faktornya, namun masih ada lagi hal lain seperti cuaca yang menjadi kendala.

Sebelumnya, dalam sidang sengketa Pileg 2019, Papua menjadi provinsi yang paling banyak disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK). "Dalam beberapa hal iya (jarak jauh-red), tapi tidak semuanya," ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Berdasar pengalaman pelaksanaan Pileg 2019, Hasyim menceritakan kendala untuk menyiapkan formulir C1 di beberapa Kabupaten Papua. Untuk ibu kota kabupaten saja misalkan Puncak Jaya, Tolikara, Mambramo, banyak tempat untuk mencapai ke sana itu pakai pesawat.

"Pesawatnya ada, duitnya ada, cuacanya enggak memungkinkan misalkan. Karena pada waktu persiapan pemungutan suara, KPU kita dorong pengiriman logistik itu, ada yang sampai 3 kali naik pesawat gagal, 3 hari berturut-turut gagal karna cuacanya tidak bisa. Sudah naik tapi tidak bisa landing dan balik lagi. Itu di antaranya. Jadi salah satu hal yang problematikanya di situ," jelasnya.

Terkait sistem noken yang banyak digugat Pemohon, Hasyim menilai sistem tersebut sebagai sarana atau metode memilih yang sering digugat dalam pelaksanaan pileg hari ini dan juga pileg sebelumnya.

"Kalau itu (noken -red) tergantung ya, pertanyaannya kan kemudian yang menggugat pasti yang merasa dirugikan. Kalau yang diuntungkan pasti tidak menyoal soal noken. Jadi menyoal noken itu menurut saya relatif, noken itu kan metode atau sarana ya. Jadi tidak bisa soal noken kami menyalahkan parpol 100 persen ya enggak," terangnya.