Empat Catatan Pengamat di Balik Pidato Politik Jokowi Visi Indonesia
Senin, 15 Juli 2019 - 07:34 WIB
Empat Catatan Pengamat di Balik Pidato Politik Jokowi Visi Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi tadi malam menyampaikan pidato politik bertajuk 'Visi Indonesia' di hadapan puluhan ribu pendukungnya dan jutaan mata masyarakat yang menonton melalui siaran televisi. Banyak hal yang bisa digali dalam pidato presiden terpilih tersebut.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, ada empat hal untuk menilai dan mengupas pidato politik Jokowi yang disampaikannya di hadapan puluhan ribu pendukung di Sentul Bogor, tadi malam.
Pertama, pidato tersebut menjawab tentang optimisme bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. "Sepanjang kita bangun dengan kebersamaan dan sinergisitas semua elemen," kata Pangi saat dihubungi SINDOnews, Senin (15/7/2019).
Kedua, lanjut Pangi, Jokowi juga ingin memastikan dan menekankan soal investasi yang terkesan dipersulit oleh birokrasi yang tidak lincah, ribet dan bertele tele, yang mana investasi adalah kemajuan untuk bangsa, karena membuka lapangan pekerja. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan tidak bakal kendor terhadap perilaku pungli yang menghambat investasi.
Ketiga, Jokowi juga menekankan bagaimana pentingnya Pancasila. Ia menekankan agar tidak ada yang menolak dan menganggu Pancasila yang sudah menjadi harga mati. Dengan kata lain, melalui Pancasila terjaga kerukunan, toleransi antarumat beragama, perbedaan adalah anugerah dan keindahan.
"Jadi intinya Jokowi memberi sinyal peringatan dini bagi penganggu Pancasila, jangan ada yang coba coba menganggu atau mengotak atik Pancasila sebagai pelekat persatuan bangsa selama ini," ujar Pangi.
Konteks pidato Jokowi juga memberi makna dan penekanan soal bahwa tidak ada toleransi dan tempat bag penganggu Pancasila dan keberagaman umat beragama di Indonesia.
Keempat, tutur Pangi, Jokowi pada periode kedua bakal fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), tetapi tetap terus melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Di samping itu, mencari, memberi tempat dan ruang bagi putra putri terbaik bangsa, anak kreatif dan multitalenta anak bangsa, sehingga bisa berselancar dan tampil dalam diaspora dunia dan membawa nama baik bangsa.
Dalam hal ini, negara wajib memfasilitasi dan mencari bibit anak bangsa yang berbakat/multitalenta, kreatif, dan inovatif demi kemajuan bangsa.
"Itu yang kering, yang tertinggal sepertinya. Kalau saya enggak salah atau boleh dikoreksi, hanya sedikit menyindir soal pungli. Sangat disayangkan, dalam pidato soal visi Pak Jokowi tidak membahas narasi besar 5 tahun ke depan apa dan bagaimana cara beliau memberantas korupsi, maaf kecangihan koruptor lebih cangih dari penegak hukum," tukasnya.
Seharusnya, kata Pangi, narasi besar Jokowi soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus dalam. Namun Pangi melihatnya masih kering. Padahal permasalah kegaduhan, konflik sosial, kesenjangan dan ketidak adilan menjadi biang kerok permasalahan bangsa karena lemahnya agenda penegakan hukum.
"Kalau penegakan hukum kita baik, masalah yang lain otomaticly bakal terlesaikan dengan baik. Kuncinya ada pada penegakan hukum. Sangat disayangkan dalam pidatonya apakah ada atau tidak menyingung soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tandasnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, ada empat hal untuk menilai dan mengupas pidato politik Jokowi yang disampaikannya di hadapan puluhan ribu pendukung di Sentul Bogor, tadi malam.
Pertama, pidato tersebut menjawab tentang optimisme bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. "Sepanjang kita bangun dengan kebersamaan dan sinergisitas semua elemen," kata Pangi saat dihubungi SINDOnews, Senin (15/7/2019).
Kedua, lanjut Pangi, Jokowi juga ingin memastikan dan menekankan soal investasi yang terkesan dipersulit oleh birokrasi yang tidak lincah, ribet dan bertele tele, yang mana investasi adalah kemajuan untuk bangsa, karena membuka lapangan pekerja. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan tidak bakal kendor terhadap perilaku pungli yang menghambat investasi.
Ketiga, Jokowi juga menekankan bagaimana pentingnya Pancasila. Ia menekankan agar tidak ada yang menolak dan menganggu Pancasila yang sudah menjadi harga mati. Dengan kata lain, melalui Pancasila terjaga kerukunan, toleransi antarumat beragama, perbedaan adalah anugerah dan keindahan.
"Jadi intinya Jokowi memberi sinyal peringatan dini bagi penganggu Pancasila, jangan ada yang coba coba menganggu atau mengotak atik Pancasila sebagai pelekat persatuan bangsa selama ini," ujar Pangi.
Konteks pidato Jokowi juga memberi makna dan penekanan soal bahwa tidak ada toleransi dan tempat bag penganggu Pancasila dan keberagaman umat beragama di Indonesia.
Keempat, tutur Pangi, Jokowi pada periode kedua bakal fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), tetapi tetap terus melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Di samping itu, mencari, memberi tempat dan ruang bagi putra putri terbaik bangsa, anak kreatif dan multitalenta anak bangsa, sehingga bisa berselancar dan tampil dalam diaspora dunia dan membawa nama baik bangsa.
Dalam hal ini, negara wajib memfasilitasi dan mencari bibit anak bangsa yang berbakat/multitalenta, kreatif, dan inovatif demi kemajuan bangsa.
"Itu yang kering, yang tertinggal sepertinya. Kalau saya enggak salah atau boleh dikoreksi, hanya sedikit menyindir soal pungli. Sangat disayangkan, dalam pidato soal visi Pak Jokowi tidak membahas narasi besar 5 tahun ke depan apa dan bagaimana cara beliau memberantas korupsi, maaf kecangihan koruptor lebih cangih dari penegak hukum," tukasnya.
Seharusnya, kata Pangi, narasi besar Jokowi soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus dalam. Namun Pangi melihatnya masih kering. Padahal permasalah kegaduhan, konflik sosial, kesenjangan dan ketidak adilan menjadi biang kerok permasalahan bangsa karena lemahnya agenda penegakan hukum.
"Kalau penegakan hukum kita baik, masalah yang lain otomaticly bakal terlesaikan dengan baik. Kuncinya ada pada penegakan hukum. Sangat disayangkan dalam pidatonya apakah ada atau tidak menyingung soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tandasnya.
(thm)
